EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA: ANTARA PRINSIP KEADILAN DAN REALITAS PENEGAKAN HUKUM
- Authors
-
-
Aldi Kurniawan
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Vico Rayhananka Ihsan
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Akhbar Karunia Ilahi
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Rycho Alva Ridho Putra
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Yohanes Anugrah Riahdo Sinaga
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Equality Before the Law, Penegakan Hukum Pidana, Keadilan, Diskresi Penegakan Hukum, Pancasila
- Abstract
- Penelitian ini mengkaji penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam penegakan hukum pidana di Indonesia serta kesenjangan antara prinsip hukum dan praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap tujuh artikel jurnal dan tiga buku, serta didukung oleh wawancara dengan satu narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum berlandaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pancasila. Penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, potensi disparitas pemidanaan, korupsi, dan ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Transparansi, akuntabilitas, sistem digital, dan integritas aparatur diperlukan untuk memperkuat perlakuan yang setara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
- References
-
ANTARA News. (2009, 20 November). Tiga butir kakao membawa Minah ke pengadilan. https://www.antaranews.com/berita/162708/tiga-butir-kakao-membawa-minah-ke-pengadilan
Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z., & Anggesta, J. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 4(1), 592–600. https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1344
Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 138–150. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863
Hasan, Z., Safitri, A., & Sari, D. N. (2026). Peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA), 3(3), 24–36. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.9913
Kawuwung, L. S., Mawuntu, J. R., & Antow, D. T. (2023). Tinjauan yuridis mengenai asas persamaan di hadapan hukum dalam perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan. Lex Privatum, 11(5). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49105
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2021). Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html
Rofingi, R., Rozah, U., & Asga, A. R. (2022). Problems of law enforcement in realizing the principle of equality before the law in Indonesia. Law Reform, 18(2), 222–237. https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477
Triyanto, G. (2018). Persamaan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jurnal Rechtens, 7(2), 213–228. https://doi.org/10.36835/rechtens.v7i2.377
Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan asas Equalty Before the Law terhadap penegakan hukum di Indonesia. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 123–142. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Prameswari Wirasmara, Raisya Shafa Qotrunada, Ditia Prabandari Laras Ati, Safa Manohara Khahira Putri, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM (LEX CERTA) DAN JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM UUD 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh Riswan R, M Al Qadry, Lutfiana Ulfa, Irsyad Dahri, DIPLOMASI TRACK TWO LINTAS IMAN: PENGARUH DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MENEKAN SENTIMEN ANTI-ISLAM DI NEGARA-NEGARA BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghina Nabila, Kms. M. Galfadillah Akbar Zabril, MICROSEISMIC MONITORING SYSTEM DAN ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY DALAM MEKANISME PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN ILEGAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Tri Amalia, Ali Darda, Rangga Nurrohmansyah, Saepudin, Silvi Oktapiyani, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI SARANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Andi Syahtrisna Dewi Arsy, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 213/PUU-XXIV/2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Dinda Dwi Noverina, DISPARITAS REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 SKALA PENDIDIKAN: URGENSI INTEGRASI GREEN CHEMISTRY SEBAGAI INSTRUMEN KEPATUHAN HUKUM PREVENTIF DI LABORATORIUM SMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fajar, Hudi Yusuf, ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DAN PENIPUAN DALAM KERJA SAMA USAHA PROYEK PEMBANGUNAN RESORT: CONTOH KASUS 'PULSE OF UBUD' (PN GIANYAR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.