Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional
- Authors
-
-
Annuria Nazmalia Putri
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Bintang Auli Winata Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Cheisya Aulia Chandra
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Bintang Regina Subing
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- living law, asas legalitas, kepastian hukum, pluralisme hukum, KUHP Nasional
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), hubungan dialektisnya dengan asas legalitas, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional tetap mempertahankan asas legalitas formal, sedangkan Pasal 2 membuka ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Kedua ketentuan tersebut tidak harus dipahami saling meniadakan apabila living law diposisikan sebagai norma pelengkap yang dibatasi oleh syarat tempat berlaku, nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta diformalkan melalui peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan batas delik adat, potensi disparitas antardaerah, risiko diskriminasi, dan kesiapan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan inventarisasi hukum adat yang sistematis, harmonisasi peraturan daerah, serta penguatan kapasitas aparat agar pengakuan living law memperkuat keadilan tanpa mengorbankan kepastian hukum.
- References
-
Anwar, R., & Wibowo, E. A. (2026). Integrasi living law dalam hukum pidana nasional: Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 7(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953
Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., & Triestanto, J. (2026). Pengaturan living law dalam KUHP Nasional: Antara pengakuan hukum adat dan kepastian hukum. Jurnal Kolaboratif Sains, 9(1), 955–962. https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124
Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., Sitorus, A. P. M. C., & Septinawati, S. A. (2025). Pengakuan hukum yang hidup dan asas legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian perbandingan antara Indonesia dan Belanda. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2).
Firdausi, R. A., & Junaidy, A. B. (2026). Sinkronisasi norma living law dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan asas legalitas formal. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia.
Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of living law formulation in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code: Towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. Journal of Law and Legal Reform, 5(3). https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923
Hasan, Z. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
Hasbi, M., Silitonga, S., & Sitompul, A. (2026). Living law in Indonesia’s new Criminal Code: Constructing a harmonization framework for national and customary criminal law. SASI, 32(3), 309–325. https://doi.org/10.47268/sasi.v32i3.3718
Hidayat, S., Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Danh, L. T. (2026). Implementing living law under Indonesia’s new Criminal Code: Legal-political implications for the national criminal justice system. PATTIMURA Legal Journal, 5(2). https://doi.org/10.47268/pela.v5i2.26954
Nugraha, M. R. (2026, 11 Maret). Tata cara dan kriteria penetapan living law. Klinik Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-dan-kriteriapenetapan-living-law-lt69b1a6f631cd1/
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
Rahanyamtel, S., & Lonthor, R. A. (2026). Pengakuan living law dalam KUHP Nasional dan implikasinya terhadap asas legalitas serta kepastian hukum di Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. https://doi.org/10.6679/vehcz953
Sangkala, R., Komala, I., Wibowo, S. A., Roif, Asari, A., & Candra, F. A. (2026). Analisis komprehensif Pasal 2 KUHP Nasional: Konsep hukum yang hidup dalam masyarakat, tantangan implementasi, dan implikasi terhadap asas legalitas pidana Indonesia. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 8(2), 428–432. https://doi.org/10.47467/as.v8i2.11308
Sueni, A. S., Fernando, Z. J., Putriyana, A., Lestarika, D. P., & Zulaika, A. N. (2025). Living law and hybrid justice: The integration of customary criminal law in Indonesia’s 2023 National Criminal Code. Jurnal Hukum Progresif, 13(2), 253–284. https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.253-284
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 53(2), 269–289. https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Annuria Nazmalia Putri, Bintang Auli Winata Pratama, Cheisya Aulia Chandra, Bintang Regina Subing, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Fatimah Nur'aini, Nareswari Anindya Hassya, Satrya Aditya Nugraha, Problematika Pengaturan Hubungan Kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Sasak di Lombok Timur , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Prameswari Wirasmara, Raisya Shafa Qotrunada, Ditia Prabandari Laras Ati, Safa Manohara Khahira Putri, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM (LEX CERTA) DAN JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM UUD 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Khairani Fauji, Isep H Insan, Herli Antoni, IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PROGRAM BEASISWA PANCAKARSA KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yahya Rabbi Radhiyya, Rayssa Salsabilia Putri, Tina Nurwulan, Moch. Hoerul Gunawan, EVOLUSI INSTITUSIONALISASI ARBITRASE SYARIAH: ANALISIS LEGAL-HISTORIS TRANSFORMASI BAMUI MENJADI BASYARNAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aril Hamsah, Tiwah Nur Alifta Asfaril, Muh Mufli Khairan, Irsyad Dahri, PENYELESAIAN SENGKETA DIPLOMATIK MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifal Hatapayo, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Asnawi, Sitti Zulfaa, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN PEMUDA WNI KORBAN ONLINE SCAM DI KAMBOJA: PERAN KBRI PHNOM PENH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arina Rahmania, Hilda Angelina Sirait, KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Saskia Meka Talib, Nisrina Nadya Qanita, Muhammad Khalil Aiman, Jemeina Yusuf Gaffar, Justin Keefe Bintang V. Siregar, ANALISIS YURIDIS TINDAK PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (STUDI KASUS JOHN KEI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.