ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA
- Authors
-
-
Zalfa Nafila
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- perjudian online, KUHP Nasional, UU ITE, lex specialis, pertanggungjawaban pidana
- Abstract
- Perjudian online berkembang seiring pemanfaatan media sosial dan sistem pembayaran digital, sementara ketentuan pidananya tersebar dalam KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan kedua rezim tersebut, termasuk ketentuan peralihan sejak KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, serta menilai ketepatan penegakan hukum dalam satu perkara nyata. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Kasus yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lsm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE terhadap terdakwa yang menyebarkan tautan situs judi di media sosial telah sesuai dengan unsur delik dan asas lex specialis, dengan pidana yang jauh di bawah ancaman maksimumnya. Namun terdapat persoalan kepastian hukum karena Pasal 622 ayat (1) huruf r UU 1/2023, sebagaimana diubah dengan UU 1/2026, masih mencantumkan 'Pasal 45 ayat (3)' dalam daftar ketentuan yang dicabut, padahal ayat tersebut dalam UU 1/2024 memuat ancaman pidana judi online. Penulis menyimpulkan perlunya harmonisasi norma, pembuktian peran pelaku yang lebih cermat, serta pencegahan yang melibatkan pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat.
- References
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.
Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lsm, diucapkan 31 Juli 2024.
Husein, Agustina Rahayu. (2026). 'Analisis Upaya Preventif dalam KUHP terhadap Pertumbuhan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia.' Jurnal Hukum Lex Generalis 7, no. 7.
Khalik, Haikal, dan Syahril. (2025). 'Aspek Hukum Perjudian Online dalam Perspektif KUHP dan UU ITE (Studi Putusan PN Padang Panjang No. 41/Pid.B/2025/PN Pdp).' Court Review: Jurnal Penelitian Hukum 5, no. 5: 283–288.
Rahadian, Gilang, dan Gousta Feriza. (2026). 'Penerapan Pasal 45 Undang Undang Informasi dan Elektronik Terkait Judi Online dalam Perspektif Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber.' Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 4, no. 3: 15715–15727.
Auli, Renata Christha. (2024). 'Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online.' Klinik Hukumonline, 23 Januari 2024.
Direktorat Jenderal Pajak. 'Perubahan KUHP Dukung Penegakan Hukum Perpajakan.' pajak.go.id.
Kementerian Komunikasi dan Digital, Biro Hukum. 'Telah Mengenai Judi Online.' Telaah oleh Ary Fitria Nandini, JDIH Komdigi.
Klinik Hukumonline. 'Lex Specialis Derogat Legi Generali, Pengecualian Sistem Absorbsi Pidana.'
Mustofa, Ali. (2026). 'Pertama di Indonesia, Polda Bali Pakai KUHP Baru Jerat 35 WNA India.' JPNN.com Bali, 29 April 2026.
Nursetiawan, Didik. (2026). 'Jerat Pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pemain Judol, Tepatkah?' Dandapala, 16 September 2026.
Klinik Hukumonline. (2024). 'Selebgram Endorse Judi Online, Ini Sanksinya dalam UU ITE 2024.' 4 Januari 2024.
Usman, Alih. (2026). 'Ketentuan Pidana Undang-Undang ITE No 1 Tahun 2024 Juga Berubah.' BPSDM Hukum Kementerian Hukum, 20 Agustus 2026.
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elkann Ahmad Hidayat, Hudi Yusuf, HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas, TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dedy Anggara Saputra, Rina Tauran, Mohammad Wira Utama, Miftahudin, PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (Studi Kasus: 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Meitanto Saputra, Anisa Viola Vernandes, Alike Natarina Azahra, Ananda Alfarel Mardani, PERAN TOKOH ADAT LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI WILAYAH MASYARAKAT LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Latif, SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irni Kurniawati Hi Sulaiman, Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Teoretis dan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Desa Luhu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditiya Zahendra, Muhammad Zandra Asmy, Muhammad Ikhwan Ramadhan, PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT LATIHAN MILITER BERSAMA INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DI KEPULAUAN LINGGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calista Azarine Larissa, RESTORASI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI NOTARIS PASCA PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.