Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
- Authors
-
-
Citra Diana Lestari
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pencucian uang, penipuan, tindak pidana asal, UU 8/2010, First Travel
- Abstract
- Tindak pidana pencucian uang sering berawal dari tindak pidana lain, dan penipuan adalah salah satu yang paling lazim karena uang korban biasanya segera dialihkan atau disamarkan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) serta kedudukan penipuan sebagai tindak pidana asalnya, menganalisis penerapannya dalam satu putusan pengadilan, dan merumuskan solusi penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kasus yang dianalisis adalah perkara First Travel dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 30 Mei 2018, yang dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi serta diubah sebagian pada peninjauan kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan (Pasal 378 KUHP, kini Pasal 492 UU 1/2023) dapat menjadi tindak pidana asal pencucian uang, dan dalam perkara ini kedua tindak pidana dibuktikan bersama sehingga terdakwa dipidana penjara 20 dan 18 tahun. Pemidanaan berjalan tegas, tetapi pemulihan kerugian korban baru terarah setelah peninjauan kembali karena UU TPPU tidak mengatur khusus pengembalian aset kepada korban. Solusi yang diusulkan meliputi penyidikan paralel penipuan dan pencucian uang, pengamanan aset sejak awal, kejelasan mekanisme pengembalian aset kepada korban, pengawasan preventif, dan kesiapan aparat menghadapi KUHP baru.
- References
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842. JDIH BPK RI.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. JDIH BPK RI.
Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 30 Mei 2018. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Siregar, Edward Fernando, Helvis, dan Markoni. 2021. "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel." Jurnal Syntax Transformation 2 (11).
Hukumonline. "Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan."
Hukumonline. "Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online."
Hukumonline. "Imbas Putusan MA, Kejaksaan Diminta Notifikasi Jamaah First Travel."
Hukumonline. "Jerat Hukum Penipuan Bermodus Info Lowongan Kerja."
Hukumonline. "Mengenal Asas Lex Favor Reo."
Hukumonline. "Penerapan Asas Lex Favor Reo dalam Beragam Tindak Pidana."
Hukumonline. "Pertimbangan Hakim Melepas Terdakwa Penipuan sebagai Wanprestasi."
Mahkamah Agung RI. "Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026." Marinews.
Mahkamah Agung RI. "Penerapan Asas Lex Favo Reo dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Marinews.
Mahkamah Agung RI. "Penyesuaian Kualifikasi Dakwaan di Masa Transisi." Marinews.
Antara Megapolitan. "Bos First Travel divonis 20 tahun penjara."
CNN Indonesia. 30 Mei 2018. "Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Anniesa 18 Tahun."
detikNews. "Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Anniesa 18 Tahun Penjara."
Kontan. 31 Mei 2018. "Hukuman Berat bagi Tiga Bos First Travel."
Kumparan. "Akhirnya! MA Putuskan Aset First Travel Dikembalikan ke Jemaah."
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vavian Alfrius Lumban Gaol, Hudi Yusuf, PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- M. Zaki Munandar, Dimasrizal, M. Wira Anshori, Ian Pasaribu, EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK: STUDI KASUS DPRD KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Haris Yoga Saputra, Rheindra Wira Wicaksana, LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reza Alfinta, Siti Rahmah, Dede Suhendra, PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BERDASARKAN HUKUM ADAT DI GAMPONG GAROT KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazara Alethea, Kayla Fakhrun Nisa, Mutia Nabilla Rahayu, MAHALNYA BIAYA POLITIK SEBAGAI AKAR KORUPSI DALAM SISTEM DEMOKRASI ELEKTORAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, ANALISIS PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: KAJIAN TERHADAP REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, PERMASALAHAN HUKUM KONTRAK DALAM PRAKTIK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA YANG SERING TIMBUL DALAM PEMBENTUKAN, PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Savira Meigea Putri, Yoga Pratama, Panji Arsetyo Pratama, KEKOSONGAN HUKUM PENANGANAN DEEPFAKE NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DALAM KONSTRUKSI UU TPKS DAN UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.