ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DAN PENIPUAN DALAM KERJA SAMA USAHA PROYEK PEMBANGUNAN RESORT: CONTOH KASUS 'PULSE OF UBUD' (PN GIANYAR)
- Authors
-
-
Muhammad Fajar
Fakultas Hukum, Universitas Bung KarnoAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- penggelapan, wanprestasi, penipuan, Pulse of Ubud, Pengadilan Negeri Gianyar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- Abstract
- Perselisihan mengenai penggunaan dana dalam proyek pembangunan akomodasi wisata tidak selalu dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Perkara Pulse of Ubud di Pengadilan Negeri Gianyar memperlihatkan persoalan tersebut karena dana pembangunan bernilai miliaran rupiah, tetapi perkara akhirnya diputus sebagai tindak pidana penipuan. Penelitian ini mengkaji Perkara Nomor 31/Pid.B/2026/PN Gin dan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Gin dengan fokus pada pembatasan konsep wanprestasi, penggelapan, serta penipuan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Data mengenai perkara diperoleh terutama melalui publikasi Humas Pengadilan Negeri Gianyar dan berbagai laporan mengenai proses persidangan. Dari sumber tersebut diketahui bahwa masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dengan dasar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perkara mencatat pembayaran dana proyek lebih dari Rp9,2 miliar, sedangkan progres pembangunan yang dilaporkan hanya sekitar 22,5 persen. Informasi yang dipublikasikan oleh pengadilan turut memuat adanya perbuatan yang dinilai sebagai tipu muslihat serta penggunaan sebagian dana untuk keperluan yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Analisis menunjukkan bahwa tidak selesainya proyek pada dirinya belum cukup untuk membentuk tindak pidana. Kualifikasi penipuan menjadi relevan apabila penyerahan dana sejak awal dipengaruhi oleh informasi atau tindakan yang menyesatkan. Sebaliknya, penggunaan dana setelah diperoleh secara sah perlu terlebih dahulu diuji berdasarkan status penguasaan dan peruntukannya untuk menentukan kemungkinan penggelapan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena salinan putusan lengkap belum diperoleh, sehingga alasan hakim dianalisis berdasarkan sumber yang tersedia.
- References
-
Chazawi, A. (2006). Kejahatan terhadap harta benda. Bayumedia Publishing.
Dugaan penipuan proyek vila WN AS di Ubud, uang miliaran dipakai kontraktor beli mobil. (2026, 1 Mei). Warta Bali Online. https://wartabalionline.com/2026/05/01/dugaan-penipuan-proyek-vila-wn-as-di-ubud-uang-miliaran-dipakai-kontraktor-beli-mobil/
Hukumonline. (t.t.-a). Apakah penggelapan tanpa kerugian dipidana? https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-penggelapan-tanpa-kerugian-dipidana-lt67bdefcc48d18
Hukumonline. (t.t.-b). Bunyi jerat pasal penggelapan dengan pemberatan. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-penggelapan-dengan-pemberatan-lt4e9f694721b03/
Hukumonline. (t.t.-c). Bunyi Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan unsurnya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9
Hukumonline. (t.t.-d). Mengembalikan uang yang digelapkan, apakah tetap dipidana? https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengembalikan-uang-yang-digelapkan--apakah-tetap-dipidana-lt4decf2f68461d
Hukumonline. (t.t.-e). Penggelapan dalam jabatan: Pidana atau perdata? https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dalam-jabatan-pidana-atau-perdata-cl5886/
Humas PN Gianyar. (2026, 15 Mei). Proyek villa Ubud berujung penipuan, dua terdakwa divonis 2 tahun penjara (Perkara Nomor 31/Pid.B/2026/PN Gin dan 32/Pid.B/2026/PN Gin). Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/proyek-villa-ubud-berujung-penipuan-dua-terdakwa-divonis-2-tahun-penjara
JPU bantah pembelaan Valur, tegaskan dugaan penipuan bukan gagal bisnis. (2026, 13 Mei). Fajar Bali. https://fajarbali.com/jpu-bantah-pembelaan-valur-tegaskan-dugaan-penipuan-bukan-gagal-bisnis/
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 2 Februari). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 267/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Pasal 488 UU 1/2023. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4825_2886_4a.%20Ikhtisar%20267-PUU-XXIII-2025%20UU%20KUHP%20(ACC%20PM%20III). pdf
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Rineka Cipta.
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. (t.t.). Pasal.id. https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-2-tahun-2017/pasal-47
Pembuktian tindak pidana penggelapan yang dilakukan aparatur sipil negara dalam KUHP (2023) (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu). (2023). Jurnal Hukum dan Legal Governance (JHLG), Rewang Rencang. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/4465/1787/17179
Pertanggungjawaban pegawai koperasi dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bar). (t.t.). Clavia, Fakultas Hukum Universitas Bosowa. https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/download/9998/4594/45640
Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht), Pasal 372–377 dan Pasal 378.
Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 47, 54, 67, dan 88.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 20, 486, 488, dan 492.
Sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja. (t.t.). Reformasi Hukum Trisakti, Universitas Trisakti. https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/download/15294/9157/52675
Sanksi terhadap karyawan koperasi yang melakukan penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (t.t.). Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. https://repository.unars.ac.id/id/eprint/4023/3/JURNAL_AZALIA_YL_202112005.pdf
- Downloads
- Published
- 2026-10-29
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Mohammad Ilham Bima Syahputra, Tegar Akhivanori Kaliky, PERBANDINGAN STATUS HUKUM AHLI WARIS ATAS TANAH WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rafif Al Rabani, Hudi Yusuf, URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farhan Nabil, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, MITIGASI RISIKO KEUANGAN PADA BISNIS SOCIAL COMMERCE: EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP POTENSI FRAUD OLEH KARYAWAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Putri Ayu, Maroni Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, Emilia Susanti, ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sehat Saputra Tampubolon, Fadly Aulia Hafiz Sitompul, JARIMAH HUDUD DALAM HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.