PENILAIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Authors
  • Herzal Allanjani

    Jurusan Hukum, Universitas Lampung
    Author
  • Muhammad Farid

    Jurusan Hukum, Universitas Lampung
    Author
  • Fristia Berdian Tamza

    Jurusan Hukum, Universitas Lampung
    Author
  • Maya Shafira

    Jurusan Hukum, Universitas Lampung
    Author
  • Dita Trijayanti

    Jurusan Hukum, Universitas Lampung
    Author
Keywords:
Kesengajaan, Pertanggungjawaban Pidana, Konten Pribadi, Tanpa Izin, UU ITE
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis penilaian unsur kesengajaan dalam penyebaran konten pribadi tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan menitikberatkan pada perkara yang diputus melalui Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Penelitian menggunakan metode hukum normatif -empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta wawancara dengan dua dosen hukum pidana. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berlaku pada saat perkara, fakta persidangan, dan keterangan narasumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan perlu dinilai dengan memperhatikan pengetahuan dan kehendak pelaku yang tercermin dalam tindakan penyebaran serta keadaan yang menyertai perbuatan. Persetujuan untuk mengirimkan konten secara pribadi tidak serta-merta berarti persetujuan untuk menyebarkannya kepada pihak lain. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tetap mensyaratkan pembuktian seluruh unsur tindak pidana, termasuk muatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan yang dilakukan tanpa hak.
References

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

6. Abidin, Andi Zainal. (2010). Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia. Watampone: Yasrif.

7. Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

8. Chazawi, Adami. (2019). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

9. Hamzah, Andi. (2013). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

10. Harahap, M. Yahya. (2005). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

11. Huda, Chairul. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Cet. 2. Jakarta: Kencana.

12. Ilyas, Amir. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia.

13. Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

14. Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

15. Sudarto. (2013). Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.

16. Waluyo, Bambang. (2012). Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.

17. Erna Dewi. (2026). Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, tanggal 10 Agustus 2026.

18. Mamanda Syahputra Ginting. (2026). Hasil wawancara dengan Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM., Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, tanggal 10 Agustus 2026.

Cover Image
Downloads
Published
2026-10-29
Section
Articles

How to Cite

PENILAIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(12). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/5924

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

281-290 of 318

You may also start an advanced similarity search for this article.