Pidana Alternatif sebagai Solusi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
- Authors
-
-
Erika Pebriana Safitri
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Muhammad Ananda Pramudya Yuda
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Annisa Nurwulan P
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Armansyah Al Ghifachri
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pidana Alternatif, Overkapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Hukum Penitensi, Keadilan Restoratif
- Abstract
- Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah menjadi masalah kronis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menghambat tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri, yakni reintegrasi sosial dan pemulihan pelanggar hukum. Artikel ini mengkaji penerapan pidana alternatif sebagai solusi rasional dan humanis untuk mengatasi overkapasitas Lapas. Melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif, khususnya dengan diundangkannya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat mengurangi tingkat populasi Lapas secara signifikan, mencegah stigmatisasi, dan lebih efektif dalam membina narapidana tindak pidana ringan.
- References
-
Arief, Barda Nawawi. 2010. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Atmasasmita, Romli. 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Pemasyarakatan. Bandung: Alumni.
Atmasasmita, Romli. 2011. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
Hasan, Zainudin. 2025. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Zainudin. 2025. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Zainudin. 2026. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2018. Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Mudzakkir. 2013. Kajian Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Kemenkumham RI.
Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
United Nations General Assembly. 1990. United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules). Resolusi Majelis Umum 45/110, 14 Desember 1990.
Zulfa, Eva Achjani. 2009. Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana. Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Setia Putra, Hamzah Arridho, Anjani Syafira Arbie Widarsono, May Syarah, Najwa Putri Andanil, Nurtri Sarimayu, ANALISIS PERAN PT. JASA RAHARJA WILAYAH RIAU DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Fitriani, Irsyad Dhahri, DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA ZEE LAUT NATUNA UTARA: ANALISIS KASUS KLAIM NINE-DASH LINE TIONGKOK (2010-2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Risti Rachman, Setyaningsih, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN SUAMI BERSTATUS GHOIB MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Cristina Purba, Awaludin Marwan, Ida Budhiati, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Setia Putra, Hamzah Arridho, Anjani Syafira Arbie Widarsono, May Syarah, Najwa Putri Andanil, Nurtri Sarimayu, ANALISIS PERAN PT. JASA RAHARJA WILAYAH RIAU DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siska Tahir, ANALISIS TEORI FAKTOR GANDA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abimanyu Kukuh Harsono, TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN GOLDEN VISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.