EFEKTIVITAS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP NASIONAL
- Authors
-
-
Siti Inayatun Nida
Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, SerangAuthor -
Hari Firmansyah
Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, SerangAuthor
-
- Keywords:
- Pidana kerja sosial, pemidanaan, KUHP Nasional, reintegrasi sosial, overcrowding
- Abstract
- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan penting dalam politik pemidanaan Indonesia, salah satunya melalui pengakuan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas normatif pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek, mengidentifikasi persoalan penerapannya setelah KUHP Nasional berlaku, serta merumuskan kebutuhan penguatan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa KUHP Nasional dan peraturan terkait pemasyarakatan, sedangkan bahan hukum sekunder terutama berasal dari artikel jurnal ilmiah mengenai pidana kerja sosial, overcrowding, keadilan restoratif, dan pembaruan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki dasar normatif yang cukup kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara jangka pendek dan mendorong reintegrasi sosial. Namun, efektivitasnya tidak lahir hanya dari keberadaan Pasal 85 KUHP. Kejelasan prosedur, kesiapan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan, ketersediaan tempat kerja sosial, standar keselamatan, mekanisme pencatatan, serta konsistensi pertimbangan hakim menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Penelitian menyimpulkan bahwa pidana kerja sosial perlu ditempatkan sebagai instrumen pemidanaan yang nyata, terukur, dan berorientasi pemulihan, bukan sekadar alternatif formal terhadap penjara.
- References
-
Al Falah, T. A. (2025). Analisis pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek: Perspektif KUHP baru Indonesia. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(1), 151–160. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.457
Asis, Yakin, B. A., Arhabi, M. F., & Arifin, M. Z. (2025). From prison to community: Reconstructing community service sentencing as ius constituendum in the reform of Indonesia's criminal procedure code. Journal of Judicial Review, 27(2), 631–658. https://doi.org/10.37253/jjr.v27i2.10333
Dafy, L., & Zulfiani, A. (2026). Pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional dan komparasinya dengan Wetboek van Strafrecht (WVSR) Belanda. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(2), 274–287. https://doi.org/10.67434/ijssh.v6i2.2565
Fikri, A., Usman, & Arfa, N. (2025). Pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (studi komparatif antara Indonesia dan Belanda). PAMPAS: Journal of Criminal Law, 6(3), 387–404. https://doi.org/10.22437/pampas.v6i3.48426
Hasiholan, A. W., Lengkong, L. Y., & Situmeang, T. (2026). Efektivitas pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam mengurangi overcrowding lapas. Gevangenen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan, 2(1), 51–66. https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangenen/article/view/692
Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana kerja sosial: Kebijakan penanggulangan overcrowding penjara. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1), 26–38. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726
Khomaini. (2026). Implementasi pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional sebagai solusi overkapasitas lembaga pemasyarakatan: Tantangan dan model sinergi tripartit. Law Jurnal, 7(1), 452–472. https://doi.org/10.46576/lj.v7i1.9606
Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Pidana kerja sosial dalam KUHP baru: Tantangan dan harapan perwujudan keadilan restoratif di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 11(1), 231–250. https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5461
Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi pidana kerja sosial dalam perspektif hukum progresif. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2), 219–230. https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.219-230
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811). https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
Rusdan, M. F., & Setiyawan, D. (2013). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku peretas (hacker) di Indonesia dalam RUU KUHP. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2(2), 122–129. https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32320
- Downloads
- Published
- 2026-10-21
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayla Mahiya Putri Wibowo, Aura Prameswari Wirasmara, Firial Tiara Efriliani, Mochamad Iqbal Risyadi, Radhitya Izazqi, Rangga Wulung A’ M, EFEKTIFITAS ONLINE ARBITRASE SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Putri Ayu, Maroni Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, Emilia Susanti, ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Subkhan, Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Rekrutmen Gangster oleh Anak di Bawah Umur (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Anak) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Toti Gunawan Gea, AKTA RUPS SEBAGAI INSTRUMEN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KORPORASI: ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TPPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mehwa, Zakly Hanafi Ahmad, M. Wira Anshori, KONVERSI SUMBER DAYA AKTOR DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA: RELASI KEWENANGAN FORMAL, MODAL SOSIAL, DAN ARENA MUSYAWARAH: Studi Kasus Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amandha Asya Hidayat, Maria Sylvia Elisabeth Wangga, KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENGGANGGU AKTIVITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.