KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN HINDU BALI PASCA-KEPUTUSAN MUDP 2010 DALAM PUTUSAN PENGADILAN
- Authors
-
-
Salma Hamidah
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Glory Amanda Cristi
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Raya Lintang Khoirunnisa
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- hukum adat Bali, MUDP, perempuan Hindu Bali, hak waris, pluralisme hukum
- Abstract
- Penelitian ini membahas kedudukan hak waris perempuan Hindu Bali setelah Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010 serta penerapannya dalam penyelesaian sengketa waris. Permasalahan penelitian berfokus pada kedudukan perempuan sebagai ahli waris atau penerima jiwa dana, pertimbangan hakim terhadap keputusan MUDP, serta kesenjangan antara ketentuan hukum dan penerapannya di pengadilan maupun desa adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan keputusan MUDP, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan aturan desa adat yang tersedia. Pembahasan menunjukkan bahwa keputusan MUDP memberikan pengakuan terhadap hak perempuan atas bagian harta tertentu, tetapi belum menghapus perbedaan kedudukan berdasarkan status adat, jenis harta, dan tanggung jawab keluarga. Kedudukan keputusan tersebut dalam penyelesaian sengketa juga perlu dinilai berdasarkan pertimbangan hakim dan aturan desa adat yang berlaku. Penelitian ini menegaskan perlunya pemeriksaan terhadap penerapan keputusan MUDP untuk menilai kepastian hak waris perempuan Hindu Bali.
- References
-
Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki pada Masyarakat Hindu Bali ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 5(1), 754–769. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284
Arta, I. K. K., Sudiatmaka, K., & Windari, R. A. (2020). Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia, 1(1), 33–44. https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28658
Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang Pengakuan Negara terhadap Norma Adat dalam Perspektif Religius dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Transparansi Hukum, (Edisi Spesial Hari Pahlawan). https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688
Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), 448–459. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190
Fikri, M. N., Ardhya, S. N., & Windari, R. A. (2024). Peran Notaris dan Keterangan Ahli Waris dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 5(2), 142–152.
Harahap, H. T., Sukiati, & Wanto, S. (2026). Pemahaman Perempuan Karir tentang Status Pendapatan sebagai Harta Bersama dan Relevansinya dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 5(3), 169–181. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2266
Islam, M. H., & Sulastri, D. (2025). Pluralisme Hukum dan Konflik Normatif: Analisis Sosiologis Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Versus Hukum Agraria Nasional. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2(04), 1453–1462.
Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(2), 606–618. https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.542
Manuaba, I. B. G. P. P., & Nurmawati, M. (2025). Kedudukan Keputusan Majelis Desa Adat (Mda) Provinsi Bali dalam Mengatur Pewarisan Wanita Hindu Bali Menurut Hukum Positif Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 15(6).
Maruti, K. A. M. (2025). Hakekat Pewarisan terhadap Laki-Laki yang Berstatus Mulih Teruna di Bali. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 14(3), 764–782.
Nawawi, H. al faruk, Azis Sholeh, & Ahmad Damiri. (2026). REINTERPRETASI HAKIM ATAS KETENTUAN PEMBAGIAN HARTA WARIS 2 : 1 (Studi putusan no.1642/pdt.g/2020/pa.jp). Reinterpretasi Hakim Atas Ketentuan Pembagian Harta Waris 2: 1: Studi Putusan No. 1642/Pdt. G/2020/PA. JP, 18(1), 380–407. https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15605
Putra, G. W. A., Ardhya, S. N., & Sudiatmaka, K. (2021). Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem). Jurnal Komunitas Yustisia, 4(1), 473–480.
Rachelninta, N. I., & Sulastri, S. (2025). Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal. JURNAL USM LAW REVIEW, 8(1), 86–104. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11113
Shirley, Sembiring, R., Apriliyana, I., & Yefrizawati. (2022). Kedudukan Hukum Pria Yang Melakukan Perkawinan Nyentana Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015). IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 3(1), 9–26.
Waddin, A. H. K. M., & Ashari, B. (2025). Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, dan Mawāni’al-Irts dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam. Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(01), 43–53. https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2218
- Downloads
- Published
- 2026-10-19
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Albet Maulana Rahmawan, Karina Naira Ozora, Shafa Marwa Alfa Putri, Az Zahra Adung, IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Agung Wibawanto, KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN DALAM SITUASI KERUSUHAN MASSA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ainul Yakin Alanami, Syaiful Bahri, Muhammad Ajid Husain, Restorative Justice Berbasis Tasawuf di Lingkungan Pondok Pesantren: Internalisasi Nilai Al-'Afw sebagai Model Penyelesaian Bullying (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zain El Karem Abdul Jabbar, ANALISIS YURIDIS KEKABURAN NORMA MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliana Margaretta Hutajulu, Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nafila NurJannah, Kristina Sulatri, Dwi Budiarti, FENOMENA DEEP FAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.