KEPASTIAN HUKUM TENGGAT PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
- Authors
-
-
Alya Qurratun Aini
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Muhammad Amirul Mukmin
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Muh. Herdiansyah Putra
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Irsyad Dhahri
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor
-
- Keywords:
- Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Kepastian Hukum, Hukum Perdata Internasional, Pemilihan Kewarganegaraan, Status Personal
- Abstract
- Artikel ini menganalisis kepastian hukum tenggat pemilihan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang tersebar belum menjelaskan secara tegas akibat keterlambatan, kewajiban pemberitahuan, maupun mekanisme pemulihan. Ketidakpastian tersebut dapat memengaruhi penentuan hukum atas status personal dan menimbulkan status pincang lintas negara. Artikel ini merekomendasikan revisi undang-undang, pemberitahuan tertulis sebelum tenggat, mekanisme pernyataan terlambat, serta harmonisasi prosedur administrasi antarinstansi guna melindungi hak anak dan menjamin kepastian status kewarganegaraan secara adil.
- References
-
Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB), Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1847 No. 23.
Basuki, Z. D., Oppusunggu, Y. U., & Penasthika, P. P. (2014). Pengertian Hukum Perdata Internasional, sejarah Hukum Perdata Internasional, dan ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (Modul 1). Universitas Terbuka. https://repository.ut.ac.id/4091/1/HKUM4304-M1.pdf
Chasan Lukito, S., Sukarsa, & Widnyana, I. W. (2023). Ketimpangan keadilan dalam kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Jurnal Hukum Tata Negara dan Kebijakan Publik, 1(2), 45–59.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2024, 24 April). Batas waktu memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda [Surat edaran No. 400.8.2.13/4858/Dukcapil]. Kementerian Dalam Negeri.
Edwards, A., & van Waas, L. (Eds.). (2014). Nationality and statelessness under international law. Cambridge University Press.
Fuller, L. L. (1964). The morality of law. Yale University Press.
Gautama, S. (1987). Pengantar hukum perdata internasional Indonesia (Edisi ke-5). Binacipta.
Hague Conference on Private International Law. (1930, 12 April). Convention on certain questions relating to the conflict of nationality laws. HCCH.
Hague Conference on Private International Law. (1996, 19 October). Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and co-operation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children. HCCH. https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
Hardjowahono, B. S. (2018). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. PT Citra Aditya Bakti.
Hukumonline.com. (2026, 26 Februari). Polemik Status Anak Alumni LPDP: Pemerintah Benahi Kewarganegaraan Ganda hingga Kehilangan WNI. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-status-anak-alumni-lpdp--pemerintah-benahi-kewarganegaraan-ganda-hingga-kehilangan-wni-lt69a039ac8186f/
Italian-United States Conciliation Commission. (1955, 10 June). Mergé Case (Decision No. 55). HCCH.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Elektronik.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengembalian Dokumen Keimigrasian Bagi Anak Akibat Status Kewarganegaraan Ganda.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Permohonan Pewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Elektronik.
Mahardhika, N. G. (2024). Stranger in a strange land: Is Indonesia’s limited dual citizenship policy antiquated? Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2(4), 112–125. https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/35995
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017, 31 Agustus). Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Downloads
- Published
- 2026-10-16
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Ismi Nur Azizah, Juwita Putry Anwar, Irsyad Dhahri, DIPLOMATIC RELIGION DALAM DINAMIKA DIPLOMASI MODERN: PERKEMBANGAN PERAN AGAMA SEBAGAI INSTRUMEN DIALOG, KERJA SAMA, DAN PERDAMAIAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Fitriani, Irsyad Dhahri, DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA ZEE LAUT NATUNA UTARA: ANALISIS KASUS KLAIM NINE-DASH LINE TIONGKOK (2010-2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafika Fadillah, Muh. Fadhil, Muhammad Farel Adriansyah, Irsyad Dhahri, CONFLICT OF LAWS DALAM HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: ANALISIS CHOICE OF LAW DAN LEGAL PROTECTION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A. Nurlatifa Ramadhani, Aqilah Islaminuru Ismail, Melindah Rahma, Irsyad Dhahri, ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Dwiki Sugiarto Shafa, Muh. Haikal Fahlefy Tenroaji, Irsyad Dhahri, PERKEMBANGAN DIPLOMASI DIGITAL DAN TANTANGANNYA TERHADAP HUKUM DIPLOMATIK DI ERA TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Mario Mulatua Tinambunan, Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI ELECTORAL GOVERNANCE BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh Riswan R, M Al Qadry, Lutfiana Ulfa, Irsyad Dahri, DIPLOMASI TRACK TWO LINTAS IMAN: PENGARUH DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MENEKAN SENTIMEN ANTI-ISLAM DI NEGARA-NEGARA BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septrian Azeri, Edra Satmaidi, Ilham Kurniawan Ardi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAN PILKADA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vincentius Denata Kristian, DINAMIKA SENGKETA PILKADA: POSISI HUKUM KPU KOTA SEMARANG DALAM PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.