ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI INDONESIA

Authors

  • A. Nurlatifa Ramadhani

    Universitas Negeri Makassar, Indonesia
    Author

  • Aqilah Islaminuru Ismail

    Universitas Negeri Makassar, Indonesia
    Author

  • Melindah Rahma

    Universitas Negeri Makassar, Indonesia
    Author

  • Irsyad Dhahri

    Universitas Negeri Makassar, Indonesia
    Author
Keywords:
Pernikahan Campuran, Kewarganegaraan Anak, Konflik Hukum
Abstract
Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing seringkali menimbulkan tantangan hukum yang kompleks dalam kerangka Hukum Perdata Internasional (Konflik Hukum), terutama terkait dengan keabsahan perkawinan dan penentuan status kewarganegaraan anak. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum perkawinan campuran yang dilakukan di yurisdiksi yang berbeda serta mengkaji konsekuensi hukumnya terhadap status kewarganegaraan anak berdasarkan hukum Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan yuridis, konseptual, dan kasus. Hasil: Temuan menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan campuran sangat bergantung pada prinsip lex celebrationis, yang mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum lokal asing maupun ketentuan hukum Indonesia, termasuk persyaratan pendaftaran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perkawinan campuran dengan mengakui kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun, setelah itu individu tersebut wajib memilih satu kewarganegaraan. Kesimpulan: Meskipun kerangka hukum saat ini menawarkan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, hambatan prosedural dan ketidakpatuhan administratif sering kali merusak kepastian hukum, sehingga diperlukan harmonisasi yang lebih jelas antara prinsip-prinsip hukum perdata internasional dan prosedur administratif nasional.
References

Agustinus, A., & Arifin, R. (2025). Korporasi dan Kejahatan Lingkungan: Analisis Hukum tentang Tanggung Jawab Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat Sarjana Universitas Negeri Semarang, 5(2), 1405–1432. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25691

Ketentuan Umum Perundang-undangan untuk Indonesia (AB) (Stb. 1847 No. 23). https://jdih.makhkamahagung.go.id

Afrizal, A., & Mujib, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Status Kewarganegaraan Anak-Anak dari Perkawinan Campuran di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Jurnal Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia, 8(2), 115–130. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/ijrs/article/view/509

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). https://peraturan.bpk.go.id/Details/129033/kitab-undang-undang-hukum-perdata

Darmidi, N. P. I. P., & Thirdaswari, G. (2022). Persyaratan Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jurnal Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1), 45–58. https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/403/280/1091

Gautama, S. (2002). Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid 1–8). Bandung: Alumni.

Gautama, S. (2004). Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perolehan, Kehilangan, Pembatalan, dan Pemulihan Kewarganegaraan Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/4737/pp-no-2-tahun-2007

Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional (HCCH). (1980). Konvensi tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional. https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=24

Kusumadara, A. (2022). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran di Indonesia. Jurnal Hukum Internasional Indonesia, 19(3), 321–345. https://ijil.ui.ac.id/index.php/ijil/article/view/1223

Lalang, S. W. S. (2025). Kewarganegaraan dari Prinsip Hak Asasi Manusia: Studi Kasus tentang Kehilangan dan Perolehan Kembali Status berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jurnal Internasional Ilmu Lingkungan, Bisnis, dan Sosial (IJEBAS), 5(1), 200–215. https://ijebas.org/index.php/ijebas/article/view/421

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/122699/uu-no-16-tahun-2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia (dicabut). https://peraturan.bpk.go.id/Details/51061/uu-no-62-tahun-1958

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. https://bphn.go.id/data/documents/lawoncitizenship.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38586/uu-no-24-tahun-2013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Purwokosasongko, A. (2018). Hukum Perdata Internasional: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Rosifany, O., Safitri, G., Kamaluddin, K., Jariah, H., & Octaviani, M. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. GPH-Jurnal Internasional Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(6), 124–135. https://gphjournal.org/index.php/ssh/article/view/2008

Seto, B. (2013). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Jakarta: Kompas Book Publishing.

Subekti, R. (1995). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Cover Image
Downloads
Published
2026-10-15
Issue
Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Section
Articles

How to Cite

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI INDONESIA. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(12). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/5259

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

321-330 of 335

You may also start an advanced similarity search for this article.