PERLINDUNGAN KOMUNIKASI DIPLOMATIK DI ERA DIGITAL: RELEVANSI PASAL 27 KONVENSI WINA 1961 TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
- Authors
-
-
Muhammad Afiq Alfi Fairuz Sudirman
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Tenri Dzulqaidah Nur
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Nur Aprilia Umar
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Irsyad Dahri
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor
-
- Keywords:
- hukum diplomatik, Konvensi Wina 1961, komunikasi diplomatik, teknologi digital, diplomasi siber
- Abstract
- Digitalisasi telah mengubah cara misi diplomatik berkomunikasi dengan negara pengirim, mulai dari surat elektronik, aplikasi pesan, konferensi video, hingga penyimpanan data berbasis cloud. Perubahan ini mempercepat kerja diplomasi, tetapi sekaligus membuka celah baru berupa peretasan, penyadapan, dan kebocoran data. Penelitian ini menelaah relevansi Pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik terhadap perkembangan tersebut, dengan perhatian khusus pada konteks Indonesia. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual; bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa all appropriate means pada Pasal 27 ayat (1) dan konsep official correspondence pada ayat (2) cukup lentur untuk mencakup komunikasi elektronik, sepanjang komunikasi itu digunakan untuk keperluan resmi misi. Meski begitu, Pasal 27 tidak memuat standar teknis keamanan, tidak menjawab persoalan yurisdiksi data pada layanan cloud, dan tidak mengatur peran penyedia layanan swasta. Di Indonesia, pelindungan komunikasi diplomatik digital belum ditopang kerangka hukum dan koordinasi kelembagaan yang tegas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran evolutif perlu dipadukan dengan protokol keamanan, norma siber internasional, dan harmonisasi regulasi nasional.
- References
-
Bjola, Corneliu, dan Ilan Manor (ed.). The Oxford Handbook of Digital Diplomacy. Oxford: Oxford University Press, 2024.
Denza, Eileen. Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Edisi ke-4. Oxford: Oxford University Press, 2016.
Schmitt, Michael N. (ed.). Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
Al-Maadeed, K. 'Diplomatic Law: Between the Constant and the Variable in Light of the New International Order — A Study of Article 27 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations in Light of Technological and Digital Transformations.' Democraticac, 2024.
Birahayu, Dita. 'Maritime Digital Diplomacy: Legal Revitalization and Reform of Modern and Solutive Diplomacy.' Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 4, no. 3 (2023): 170–184.
Hastri, Evi Dwi, Imam Hidayat, dan Imam Rofiqi. 'Digital Diplomacy Regulations and Policies: The Middle Power Country's Approach as Indonesia's Multilateral Strategy.' International Journal of Law and Constitution 1, no. 3 (2024).
Mason, Robert. 'The Vienna Convention Needs an Update to Protect Against AI Threats.' The National Interest, 27 Agustus 2025.
Smărăndescu, Ioana-Alexandra. 'Reinterpreting the Diplomatic Inviolabilities in the Vienna Convention on Diplomatic Relations in the Era of New Technologies.' Romanian Journal of International Law 33 (2025): 79–96.
Anjani, Daviena Putri, Peni Susetyorini, dan Kholis Roisah. Dinamika Praktik Diplomasi di Era Digital dalam Perspektif Hukum Diplomatik (Studi Kasus: Persona Non Grata Ebrahim Rasool). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2026.
Mahendra, Arya Putra, dan Heribertus Jaka Triyana. 'Cyber Warfare and Diplomatic Immunity: Evaluating State and Non-State Cyber Operations Targeting Diplomats Under Indonesian Law.' ETD Repository Universitas Gadjah Mada, 2025.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.
United Nations. Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961.
United Nations. Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.
International Law Commission. Draft Articles on the Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag Not Accompanied by Diplomatic Courier. Yearbook of the International Law Commission, 1988, vol. II, Part One.
United Nations General Assembly. Report of the Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security. A/76/135, 2021.
United Nations General Assembly. Programme of Action to Advance Responsible State Behaviour in the Use of Information and Communications Technologies in the Context of International Security. Resolution 78/16, 2023.
- Downloads
- Published
- 2026-10-12
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Rhadiatul Mardiyah, Ahmad Ihsan Al Mursalaat, Irsyad Dahri, Kedaulatan di Ujung Klik: Indonesia Menghadapi Implikasi Hukum Perdagangan Digital dalam Era RCEP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Piola Fulse, Syafira Aulia Ridwan, Muhammad Alif Sheysha, Irsyad Dahri, PENINGKATAN LITERASI DIGITAL PEMUDA DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TOTAL DIPLOMASI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Asnawi, Sitti Zulfaa, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN PEMUDA WNI KORBAN ONLINE SCAM DI KAMBOJA: PERAN KBRI PHNOM PENH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riri Restika, Wulan Miftah Maqfirah, Irsyad Dahri, MEMBERDAYAKAN GENERASI MUDA MELALUI TEKNOLOGI UNTUK MEMIKIRKAN KEMBALI DIPLOMASI DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Darrel Joyswan Godwin, Fathir Maulidi Hakiki, Irsyad Dahri, DIPLOMASI DI ERA DIGITALISASI: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DIPLOMASI PEMIKIRAN PEMUDA DALAM MEMPERKUAT HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh Riswan R, M Al Qadry, Lutfiana Ulfa, Irsyad Dahri, DIPLOMASI TRACK TWO LINTAS IMAN: PENGARUH DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MENEKAN SENTIMEN ANTI-ISLAM DI NEGARA-NEGARA BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yayang, John Frederick Riquelme Hangoluan Silaban, St Nurfadhillah, Irsyad Dahri, TEKNOLOGI SEBAGAI INSTRUMEN DAN ARENA HUBUNGAN DIPLOMATIK: KAJIAN ATAS DIPLOMASI DIGITAL DAN DIPLOMASI TEKNOLOGI DI ABAD KE-21 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Akil Ahmad Khaeru, Rabyatul Ramadhani, Ainun Husain, Irsyad Dahri, Kedudukan Partisipasi Pemuda dalam Diplomasi Regional ASEAN: Studi atas ASEAN Leaders’ Interface with ASEAN Youth 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Agung Wibawanto, KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN DALAM SITUASI KERUSUHAN MASSA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Karina Naira Ozora, Shafa Marwa Alfa Putri, Az Zahra Adung, IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Akhyal, Dhini Adhilni, Ridwan, Lutfi, Hikmatullah S.HI.,M.Sy, ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zain El Karem Abdul Jabbar, ANALISIS YURIDIS KEKABURAN NORMA MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.