IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
- Authors
-
-
Albet Maulana Rahmawan
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar LampungAuthor -
Karina Naira Ozora
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar LampungAuthor -
Shafa Marwa Alfa Putri
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar LampungAuthor -
Az Zahra Adung
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Environmental Social and Governance, Business Judgment Rule, Direksi, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perdata
- Abstract
- Perkembangan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menuntut direksi perseroan terbatas mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam setiap keputusan bisnis. Pada saat yang sama, doktrin business judgment rule (BJR) yang dikodifikasi dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi atas keputusan yang merugikan perseroan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan ESG dalam struktur unsur BJR dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban perdata direksi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ESG tidak menggantikan BJR, melainkan masuk melalui unsur itikad baik, kehati-hatian, dan kepentingan perseroan; (2) ESG berfungsi ganda, yaitu sebagai perisai bagi keputusan berorientasi keberlanjutan yang diambil secara terinformasi dan beritikad baik, serta sebagai pedang ketika direksi lalai mengelola risiko ESG yang material sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); dan (3) karena Pasal 97 ayat (5) UU PT membebankan pembuktian kepada direksi, dokumentasi proses pengambilan keputusan yang memuat pertimbangan ESG menjadi sangat menentukan. Penelitian ini merekomendasikan penegasan norma mengenai makna kepentingan perseroan serta penyusunan pedoman teknis oleh otoritas terkait.
- References
-
1. Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive).
2. ClientEarth v. Shell plc, (2023) EWHC 1897 (Ch).
3. Gerechtshof Den Haag, Putusan 12 November 2024, Perkara Banding Royal Dutch Shell plc v. Vereniging Milieudefensie et al.
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Tanggal 9 Maret 2020.
5. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
7. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
8. Vereniging Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc, Rechtbank Den Haag, 26 Mei 2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379.
9. Bainbridge, Stephen M. 'The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine.' Vanderbilt Law Review 57, no. 1 (2004): 83–130.
10. Bebchuk, Lucian A., dan Roberto Tallarita. 'The Illusory Promise of Stakeholder Governance.' Cornell Law Review 106 (2020): 91–178.
11. Eisenberg, Melvin A. 'The Divergence of Standards of Conduct and Standards of Review in Corporate Law.' Fordham Law Review 62, no. 3 (1993): 437–468.
12. Fisch, Jill E., dan Steven Davidoff Solomon. 'Should Corporations Have a Purpose?' Texas Law Review 99, no. 7 (2021): 1309–1346.
13. Hansmann, Henry, dan Reinier Kraakman. 'The End of History for Corporate Law.' Georgetown Law Journal 89, no. 2 (2001): 439–468.
14. Hart, Oliver, dan Luigi Zingales. 'Companies Should Maximize Shareholder Welfare Not Market Value.' Journal of Law, Finance, and Accounting 2, no. 2 (2017): 247–274.
15. Ho, Virginia Harper. ''Enlightened Shareholder Value': Corporate Governance Beyond the Shareholder-Stakeholder Divide.' Journal of Corporation Law 36, no. 1 (2010): 59–112.
16. Hukumonline. 'Apa dan Mengapa Business Judgment Rule.' Diakses 10 Oktober 2026.
17. Hukumonline. 'Tafsir Hakim soal Batasan Doktrin BJR dalam Berbagai Kasus.' Diakses 10 Oktober 2026.
18. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 'Business Judgement Rule Kasus Direktur Utama Pertamina.' Diakses 10 Oktober 2026.
19. UN Global Compact. Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World. New York: United Nations, 2004.
20. Azheri, Busyra. Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Downloads
- Published
- 2026-10-11
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Albet Maulana Rahmawan, Ahmad Lukman Nul Hakim, Fairuz Ramadhansyah, LEGITIMASI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI HASIL AI GENERATIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Kayladiva Hasan, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurhikmah Rahmadani, Nur Salsabila, Irsyad Dhahri Samad, Negosiasi, Hukum dan Kekuasaan dalam Diplomasi: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Diplomatik dan Implikasinya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Yosanda Syahwa Septyani, Oci Senjaya, HUMAN ERROR DAN INTENTIONAL MISUSE DALAM PENYEBARAN HOAKS POLITIK BERBASIS AI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mia Roihana Tuzahra, Qotrun Nada Hafsah, Nindy Aulia Putri, Azzahra Nur Azizah Sukendar, ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 3727/PDT.G/2025/PA.BADG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.