DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT
- Authors
-
-
Nasywa Dinda Aqilah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Baso Muhammad Rifqi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Irsyad Dhahri Samad
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor
-
- Keywords:
- diplomasi teknologi, kecerdasan artifisial, politik luar negeri bebas aktif, WAICO, pelindungan data pribadi
- Abstract
- Tata Kelola kecerdasan buatan (AI) Kini menjadi bidang baru diplomasi yang ditandai dengan kompetisi antar kelompok besar dan fragmentasi norma-norma yang ada Pada Juli 2026, Indonesia menghadapi dua peristiwa yang terkait satu sama lain, yaitu sesi pertama Global Dialogue on AI Governance dibawah PBB yang berlangsung di Jenawa, serta pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) di Shanghai, dimana indonesia menjadi salah satu pendirinya. Saat yang sama, komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan timbal balik yang sudah disepakati dengan Amerika serikat memberikan kepastian hukum dalam transfer data pribadi, tapia da dua rancangan yang masih belum jelas. Peraturan presiden tentang roadmap dan etika ai menunjukkan adanya perbedaan antara kegiatan diplomatic dan kesiapan hukum di dalam negeri. Artikel ini membahas cara memahami diplomasi teknologi Indonesia dalam konteks politik luar negeri yang ada serta sejauh mana Tindakan yang di ambil sesuai dengan hukum negara. Dengan pendekatan yuridis normatif yang melibatkan analisis perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, artikel ini berpendapat bahwa diplomasi AI Indonesia yang bersifat jamak (multi-alignment) sah secara prinsip, namun rentan secara hukum karena komitmen internasional mendahului landasan domestik. Artikel ini merekomendasikan, antara lain, untuk mempercepat penerbitan regulasi dalam negeri, mendirikan lembaga perlindungan data pribadi, serta m enciptakan mekanisme untuk menguji kesesuaian hukum terhadap komitmen internasional.
- References
-
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020–2045. Jakarta: BPPT, 2020.
Barston, R. P. Modern Diplomacy. Edisi ke-4. London: Routledge, 2014.
Bjola, Corneliu, dan Marcus Holmes (eds.). Digital Diplomacy: Theory and Practice. London: Routledge, 2015.
Bradford, Anu. The Brussels Effect: How the European Union Rules the World. New York: Oxford University Press, 2020.
Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 2003.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni, 2005.
Nye, Joseph S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs, 2004.
Abbott, Kenneth W., dan Duncan Snidal. “Hard and Soft Law in International Governance.” International Organization 54, no. 3 (2000): 421–456.
Farrell, Henry, dan Abraham L. Newman. “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion.” International Security 44, no. 1 (2019): 42–79.
Floridi, Luciano, dan Josh Cowls. “A Unified Framework of Five Principles for AI in Society.” Harvard Data Science Review 1, no. 1 (2019).
Hatta, Mohammad. “Mendayung Antara Dua Karang.” Pidato di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Yogyakarta, 2 September 1948.
Kuik, Cheng-Chwee. “How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN States’ Alignment Behavior towards China.” Journal of Contemporary China 25, no. 100 (2016): 500–514.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Nurhikmah Rahmadani, Nur Salsabila, Irsyad Dhahri Samad, Negosiasi, Hukum dan Kekuasaan dalam Diplomasi: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Diplomatik dan Implikasinya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Aliya Az Zahra, Andi Tenri Naila Oddang, Akhifa Naila, A. Khusnul Khatima Burhaman, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN BUATAN ASEAN PERIODE 2023–2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasta Nurdayatri, Putri Nurannisa Pratiwi HN, Irsyad Dhahri Samad, DINAMIKA KOERSI DAN RESIPROSITAS DALAM DIPLOMASI NUKLIR MULTILATERAL: KASUS JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) DAN PASCA-PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Syifa Jihan Nisya, Radhitya Ardi Wijaya, M. Nabil Altamis. HR, MENANAMKAN NILAI INTERGRITAS GENERASI MUDA MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Titin Mustika, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayladiva Hasan, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Putri Defi, KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SELAKU PENJAMIN KEBENDAAN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Aprianti Sendja Siahaan, Muhammad Nazril Ilham, Putri Ulandari, Widy Yolanda, Perawati, BAHASA INDONESIA SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Saskia Meka Talib, Nisrina Nadya Qanita, Muhammad Khalil Aiman, Jemeina Yusuf Gaffar, Justin Keefe Bintang V. Siregar, ANALISIS YURIDIS TINDAK PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (STUDI KASUS JOHN KEI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanifah Mutiara Putri Alfarizi, A. Rachmat Wirawan, S.H., M.H., EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PETANI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.