PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN
- Authors
-
-
Mukhammad Ilham Arifin
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Andreas Yoga Pratama
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Wildan Pratama
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Muhammad Mashuri
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor
-
- Keywords:
- Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah, Reklame, Penertiban, Kota Pasuruan
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame. Fokus kajian meliputi proses perizinan pemasangan reklame, penataan penyelenggaraan reklame, ketentuan larangan, serta mekanisme penertiban terhadap reklame yang tidak memenuhi ketentuan. Kajian ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan pengalaman keterlibatan dalam kegiatan administratif maupun operasional penertiban reklame. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan reklame dilakukan melalui pendataan dan identifikasi pelanggaran, pemeriksaan administrasi, pengawasan lapangan, tindakan penertiban nonyustisial, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pelanggaran yang menjadi objek penertiban meliputi reklame tanpa izin, izin yang telah berakhir, tidak memiliki tanda pelunasan pajak, perubahan nama atau isi reklame yang tidak sesuai izin, penempatan yang tidak sesuai titik yang ditetapkan, ketidaksesuaian dengan rekomendasi konstruksi, kondisi reklame yang tidak terawat, serta reklame yang mengganggu fungsi jalan atau pengguna jalan. Penegakan juga didukung pendekatan preventif melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, penanganan reklame tidak hanya membutuhkan tindakan penertiban, tetapi juga tertib administrasi, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.
- References
-
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
Pemerintah Kota Pasuruan. (2011). Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
Pemerintah Kota Pasuruan. (2012). Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
Pemerintah Kota Pasuruan. (2022). Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
Britniantini, A. P., & Prathama, A. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada penertiban reklame di Kota Surabaya. Journal Publicuho, 6(4), 1374–1380. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280
Centia, S., Asiah, N., & Taryana, A. (2025). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam penertiban reklame ilegal dan pedagang kaki lima. Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, 8(2), 352–362. https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.64073
Pramazuly, A. N., & Lestari, T. (2022). Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pemasangan reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Progress Administrasi Publik, 2(2), 33–47. https://doi.org/10.37090/jpap.v2i2.732
Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar. Jurnal Tatapamong, 5(1), 1–24. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283
- Downloads
- Published
- 2026-10-04
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizal Abdul Munir, Asep Thobibudin Qolyubi, Danu Suryani, ANALISIS PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aprilia Dea Nur Andini, Aisyzahra Nafilah Ramadhina, Iza Afkarina, Humiati, TINJAUAN PRAKTIK PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN KELAS 1A , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gracela Tilotama Putri Febriana, Rizki Juan Pratama, Nala Revalina Ramadani, EVALUASI USABILITY DAN RELIABILITY SISTEM ABSENSI BERBASIS WEBSITE PADA BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Candra Irawan, Hafidza Zia, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha untuk Melindungi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zain El Karem Abdul Jabbar, ANALISIS YURIDIS KEKABURAN NORMA MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.