PENGUATAN PEMERIKSAAN SYARAT ADMINISTRATIF PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)

• Erni Chomsatun

  Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

  Author

• Muhammad Fathinnuddin

  Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

  Author

Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). Hukum Perkawinan dan Keluarga.

Berutu, S. P., Monica, U., Nadeak, A., Sidebang, C. E., Tinambunan, E., Dharma, S., & Nainggolan, P. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan. UNES Law Review, 6(3), 8484–8489. https://review-unes.com/law/article/view/1742

Fatimah Nurul, S. (2020). Pencantuman status perkawinan dalam administrasi perkawinan di kantor agama perspektif maqashid syariah. 2(1), 79–92.

Hadi, F. S., & Fattinudin, M. (2025). Analisa Yuridis Pelanggaran Administrasi Dalam Perkawinan Poligami. (Studi Kasus : Putusan No 158/Pdt.G/2024/PTA.Bdg). Postulat, 3(1), 25–35. https://doi.org/10.37010/postulat.v3i1.1833

Khusnul Khotimah, & Dani Amran Hakim. (2024). Pencatatan Pernikahan Sebagai Pilar Kepastian Hukum Administrasi Dalam Keluarga: Studi Di KUA Seputih Agung Lampung Tengah. El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 52(2), 206.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum.

Rosadi, A. (2021). Hukum Administrasi perkawinan.

Sari, P. M., Wirdyaningsih, W., & Djubaedah, N. (2024). Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk). Indonesian Notary, 6(1). https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no1.45

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Administrasi Pemerintahan

• PDF