AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI ELECTORAL GOVERNANCE BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI
- Authors
-
-
Mario Mulatua Tinambunan
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas JambiAuthor -
Zakly Hanafi Ahmad
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas JambiAuthor -
Aditya Romadhon
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas JambiAuthor
-
- Keywords:
- electoral governance, authority-capacity mismatch, Bawaslu, Satpol PP, alat peraga kampanye, Kota Jambi
- Abstract
- Artikel ini menganalisis bagaimana ketidaksesuaian antara kewenangan formal, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme koordinasi antaraktor memengaruhi penanganan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Jambi. Analisis difokuskan pada dua institusi yang terlibat dalam electoral governance penanganan APK, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jambi sebagai electoral authority dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi sebagai supporting institution dalam pelaksanaan penertiban. Dengan berpijak pada tiga dimensi electoral governance, artikel ini menempatkan dimensi electoral authorities sebagai fokus utama analisis dengan menelusuri ketidaksesuaian antara distribusi kewenangan formal dan distribusi sumber daya riil di antara lembaga yang terlibat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Jambi, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi, memiliki anggaran penertiban yang hanya mencukupi operasional tiga hari kerja untuk menangani 5.476 titik temuan pelanggaran pemasangan APK. Sebaliknya, Satpol PP sebagai pelaksana teknis penertiban memiliki personel sebanyak 264 orang dari kebutuhan ideal 500 orang, dan menjalankan fungsi penertiban berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Reklame, bukan berdasarkan regulasi kepemiluan itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya authority-capacity mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara mandat formal yang dimiliki suatu lembaga dan kapasitas administratif yang tersedia untuk menjalankannya secara efektif. Koordinasi lintas lembaga yang dilakukan menjelang masa tenang berfungsi sebagai mekanisme kompensasi sementara, tetapi tidak mengatasi persoalan struktural tersebut karena tidak berlangsung secara berkelanjutan sepanjang masa kampanye. Selain itu, pelanggaran APK terkonsentrasi secara spasial pada tiga kecamatan dan penertiban terbesar terkonsentrasi secara temporal menjelang masa tenang, sehingga penanganan bersifat reaktif dan belum menunjukkan indikasi kepatuhan berkelanjutan berdasarkan fenomena pemasangan ulang APK setelah penertiban.
- References
-
Andrizal, A., Asnawi, E., & Prayoga, T. (2025). Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Jurnal Gagasan Hukum, 7(1), 108–123.
Bawaslu Kota Jambi. (2024). Laporan Hasil Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif 2024. Jambi: Bawaslu Kota Jambi.
Bawaslu Kota Jambi. (2026). Surat Nomor 033/HM.02.00/K/JA-10/04/2026 tentang Penyampaian Data. Jambi: Bawaslu Kota Jambi.
Kurniawan, M., Khair, A., & Putera, M. L. S. (2025). Electoral Governance of Campaign Materials: The Role of Bawaslu in Regulating Campaign Materials (APK) During Pilkada 2024 in Barito Utara. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 25(1), 252–264.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Norris, P. (2014). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge: Cambridge University Press.
Rahmad, R., Asrinaldi, A., & Indraddin, I. (2020). Kendala Implementasi Kebijakan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 di Kota Bukittinggi. Jurnal Sosial Politik, 6(1), 55–69. https://doi.org/10.22219/sospol.v6i1.11028
Sari, P. N., Sinurat, O. K., Nicholas Stefano, A., Ananda Putra, R., Fachridho, M., & Akbar, S. (2024). Menggali Pelaksanaan Penegakan Hukum Aturan APK dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kecamatan Payakumbuh. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 5(3), 3217–3223. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3037
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D. Bandung: Alfabeta.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-01
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Mehwa, Zakly Hanafi Ahmad, M. Wira Anshori, KONVERSI SUMBER DAYA AKTOR DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA: RELASI KEWENANGAN FORMAL, MODAL SOSIAL, DAN ARENA MUSYAWARAH: Studi Kasus Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Tamara Az Zahra Salsabila, Muhdi, Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mehwa, Zakly Hanafi Ahmad, M. Wira Anshori, KONVERSI SUMBER DAYA AKTOR DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA: RELASI KEWENANGAN FORMAL, MODAL SOSIAL, DAN ARENA MUSYAWARAH: Studi Kasus Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gracela Tilotama Putri Febriana, Rizki Juan Pratama, Nala Revalina Ramadani, EVALUASI USABILITY DAN RELIABILITY SISTEM ABSENSI BERBASIS WEBSITE PADA BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Roudhotul Mutta Alimah, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahrizal, EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sausan Maulidyah Fahruri, RESPON IBU RUMAH TANGGA DI KOTA SURABAYA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nafila NurJannah, Kristina Sulatri, Dwi Budiarti, FENOMENA DEEP FAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.