ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS
- Authors
-
-
Rayhan Alim
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, JombangAuthor -
Muhammad Andri
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, JombangAuthor -
Mohammad Rafiie
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, JombangAuthor
-
- Keywords:
- Jual Beli Bangunan Rumah, Akta Notaris, KUH Perdata, Kendala Notaris, Asas Pemisahan Horizontal
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam akta jual beli bangunan rumah yang dibuat di hadapan notaris, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam menerapkan ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil wawancara dengan notaris/PPAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KUH Perdata dalam akta jual beli bangunan rumah telah mengakomodasi secara komprehensif ketentuan Pasal 1320 (syarat sah perjanjian), Pasal 1457 (jual beli sebagai perjanjian obligatoir), Pasal 1459 (penyerahan objek), Pasal 1491–1511 (jaminan penjual), dan Pasal 1513 (kewajiban pembayaran harga). Namun, dalam praktiknya notaris menghadapi berbagai kendala, antara lain: verifikasi objek di atas tanah non-sertipikat, benturan asas kebebasan berkontrak dengan perlindungan cacat tersembunyi, verifikasi kewenangan badan hukum pasca UU Cipta Kerja dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, kewajiban Know Your Customer (KYC) dalam pencegahan TPPU, dualisme asas pemisahan horizontal, serta digitalisasi AHU dan regulasi kelembagaan baru. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat menggunakan akta notaris untuk kepastian hukum, notaris lebih cermat menerapkan prinsip kehati-hatian dan KYC, serta pemerintah melakukan sosialisasi dan harmonisasi regulasi yang lebih baik.
- References
-
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
Budiono, H. (2006). Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Harahap, M. Y. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional (Jilid I). Jakarta: Djambatan.
Lumban Tobing, G. H. S. (1991). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
Patrik, P. (1994). Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang). Bandung: Mandar Maju.
Rasjidi, L., & Rasjidi, I. (2001). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Setiawan, R. (1987). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.
Soemitro, R. H. (1998). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Subekti, R. (1987). Hukum Perjanjian (Cet. XI). Jakarta: Intermasa.
Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Tan Thong Kie. (2000). Studi Notariat: Serba-serbi Praktek Notaris (Buku I). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Widjaja, G., & Muljadi, K. (2003). Seri Hukum Perikatan: Jual Beli. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dwiyatmi, S. H. (2020). Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding Beginsel) dan Asas Perlekatan (Verticale Accessie) dalam Hukum Agraria Nasional. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 125–144.
Triana, Y., dkk. (2024). Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum di Indonesia. Journal of Social Science and Education Research, 1(2), 58–71.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
- Downloads
- Published
- 2026-09-22
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Naufal Fa'iz Subandi, KEDUDUKAN CORPORATE GUARANTEE DENGAN CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT SAAT CHANGE OF CONTROL DALAM GROUP COMPANY: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 K/Pdt/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazara Alethea, Kayla Fakhrun Nisa, Mutia Nabilla Rahayu, MAHALNYA BIAYA POLITIK SEBAGAI AKAR KORUPSI DALAM SISTEM DEMOKRASI ELEKTORAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahat Siagian, Bambang Fitrianto, Riski Ardikia Amanda, Idam Malik Sinulinga, Muhammad Faqih Syahnawi, Muhammad Homayoun Hemmati Lubis, INVESTASI YANG TERKAIT PRODUK BANK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.