ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA: Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
- Authors
-
-
Agi Soma
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum JombangAuthor
-
- Keywords:
- Ultra Petita, Putusan Pidana, Kewenangan Hakim, KUHAP, Keadilan Substantif
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan putusan ultra petita dalam perkara pidana, khususnya menyangkut dasar hukum, legitimasi, dan batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ultra petita secara harfiah berarti ‘melebihi apa yang diminta’, sebuah kondisi ketika hakim menjatuhkan putusan yang melampaui apa yang dituntutkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan (requisitoir). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan ultra petita dalam perkara pidana pada dasarnya diperbolehkan sepanjang berlandaskan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit melarang putusan ultra petita, berbeda dengan hukum acara perdata, namun putusan tersebut harus tetap berada dalam batas surat dakwaan yang diajukan JPU. Terdapat pula implikasi yuridis yang signifikan terhadap hak-hak terdakwa dan prinsip fair trial apabila putusan ultra petita dijatuhkan tanpa pertimbangan hukum yang matang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegasan batas kewenangan hakim dalam pembaruan hukum acara pidana nasional.
- References
-
Afriyanto, R., Gufron, A., Bawashir, A. S., & Kurniawan, R. R. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf. Unizar Law Review, 7(2), 203–211. https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80
Amusroh, R. W., Haeranah, & Paserangi, H. (2022). The Implementation of Ultra Petita Principle in Decisions on Corruption Cases in Indonesia (A Study of Legal Sociology). Legal Brief, 11(5), 2985–2992. https://doi.org/10.35335/legal.v11i5.625
Diar, A., Jufri, B. A., & Widodo, R. S. (2025). Tinjauan Filosofis Asas Ultra Petita dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Limbago: Journal of Constitutional Law, 5(2), 33–54. https://doi.org/10.22437/limbago.v5i2.45243
Hamzah, A. (2022). Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
Harahap, M. Y. (2023). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
Hiariej, E. O. S. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Januartha, I. M. D., Suwitra, I. M., & Ujianti, N. M. P. (2023). Keberadaan Asas Ius Curia Novit dalam Perkara Perdata. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(3), 268–274. https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8028.268-274
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 1195 K/Pid/2012.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2012.
Manan, B. (2007). Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. LPPM Universitas Islam Bandung.
Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Liberty.
Mulyadi, L. (2024). Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Praktik, Permasalahan dan Solusinya. Citra Aditya Bakti.
Pane, O. S., & Mahayoga, I. B. (2024). Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Terkait Judicial Review: Batasan Penerapan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), 1–14.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2022). Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
Putri, S. N., & Adhari, A. (2024). Legalitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 378/Pid.Sus/2022/PN.SMN Ditinjau Berdasarkan Prinsip Ultra Petita. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(1). https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1304
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-22
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisanul Hal.A. Panggabean1*, Bintang Putra Cakti2, Daman Huri3, Fazar Ramadhan4, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yehezkiel Beladona Senna Ngantung, Johanis L.S.S. Polii, Joice Jane Umboh, KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN MALALAYANG DUA LINGKUNGAN II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifal Hatapayo, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Mukti Nur Hidayat, Muchamad Iksan, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SARANA BARU KEJAHATAN TELEMATIKA: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, Erwinsyah, Dede Admaudin, Tiurma Hutasima, PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raisa Alifia Nur Azizah, Dede Agus, Efriyanto, TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2024/PN BNR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.