Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance
- Authors
-
-
Tamara Az Zahra Salsabila
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel SurabayaAuthor -
Muhdi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- Good Governance, JDIH Jawa Timur, Partisipasi Publik, Fitur “Masukan Ku”
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan dan pengelolaan strategi fitur “Masukanku” pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Provinsi Jawa Timur dalam perspektif Good Governance. Fitur “Masukanku” merupakan suatu partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan aspirasi, saran dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur secara langsung melalui website portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap fitur “Masukanku”, wawancara dengan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur (JDIH). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan fitur “Masukan Ku” didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi. Strategi pengelolaan dilakukan melalui integrasi sistem pengaduan yang terintegrasi, respons cepat terhadap masukan masyarakat, dan informasi melalui berbagai media digital termasuk aplikasi JDIH dan Web Portal JDIH. Penerapan prinsip Good Governance dalam fitur ini mencakup transparansi dalam penyediaan informasi hukum, partisipasi publik yang luas, akuntabilitas dalam tindak lanjut masukan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan fitur “Masukan Ku” masih ditemukan beberapa kendala seperti pengenalan fitur kepada masyarakat, tampilan fitur yang belum berjalan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fitur “Masukan Ku” merupakan wujud implementasi Good Governance dalam tata kelola pemerintahan daerah yang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembentukan regulasi.
- References
-
Muhammadiah. (2023). “Partisipasi Publik sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah.” Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1.
Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, dan Son Suwasono. (2014). “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 3, No. 1.
Putra, Reanaldi Ramanda, dan Andre Ariesmansyah. (2023). “Inovasi Sektor Publik dalam Pengelolaan JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.” Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 21, No. 2.
Maranjaya, Abdul Kahar. (2022). “Good Governance sebagai Tolak Ukur untuk Mengukur Kinerja Pemerintah.” Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol. 2, No. 11.
Anggi Maya S., Ika Septin W., dan Imilda Rahmi. (2023). “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Balongpanggang.” Jurnal Inovasi Sektor Publik, Vol. 3, No. 1.
Muhammadiah. (2011). “Reformasi Pelayanan Publik sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance.” Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 2.
Munir Saputra dan Erni Prasetiyani. (2024). “Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Johar Baru: Hambatan dan Strategi Peningkatan.” Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 8, No. 1.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Nindya Irma, Budiman Ginting, dan Jelly Leviza. (2023). “Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai.”
Anneke Zehan Puspita Sari. (2023). “Good Governance sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia.” Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, Vol. 2, No. 2.
Khoiriah, Siti. (2022). “Pelaksanaan Pemerintah Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance.” Istinbath: Jurnal Hukum, Vol. 19, No. 1.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-19
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas, TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Syaifudin Amin, Ridho Siahaan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI FITUR MEDIA SHARE DALAM SIARAN LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- ANGGY DELLA CITRA, YAHNU WIGUNO SANYOTO, EVA SUSANTI, ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PERTAMINA HULU ENERGI OGAN KOMERING (Studi Kasus Desa Makartitama Kecamatan Peninjauan Tahun 2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Bintang Riani, Ikhwanul Muslim, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2023/PN SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agus Yulianto, CORRELATION BETWEEN CORRUPTION WITH LAW AND GOVERNANCE IN MODERN STATES , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhadiatul Mardiyah, Ahmad Ihsan Al Mursalaat, Irsyad Dahri, Kedaulatan di Ujung Klik: Indonesia Menghadapi Implikasi Hukum Perdagangan Digital dalam Era RCEP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.