Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance
- Authors
-
-
Tamara Az Zahra Salsabila
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel SurabayaAuthor -
Muhdi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- Good Governance, JDIH Jawa Timur, Partisipasi Publik, Fitur “Masukan Ku”
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan dan pengelolaan strategi fitur “Masukanku” pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Provinsi Jawa Timur dalam perspektif Good Governance. Fitur “Masukanku” merupakan suatu partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan aspirasi, saran dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur secara langsung melalui website portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap fitur “Masukanku”, wawancara dengan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur (JDIH). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan fitur “Masukan Ku” didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi. Strategi pengelolaan dilakukan melalui integrasi sistem pengaduan yang terintegrasi, respons cepat terhadap masukan masyarakat, dan informasi melalui berbagai media digital termasuk aplikasi JDIH dan Web Portal JDIH. Penerapan prinsip Good Governance dalam fitur ini mencakup transparansi dalam penyediaan informasi hukum, partisipasi publik yang luas, akuntabilitas dalam tindak lanjut masukan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan fitur “Masukan Ku” masih ditemukan beberapa kendala seperti pengenalan fitur kepada masyarakat, tampilan fitur yang belum berjalan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fitur “Masukan Ku” merupakan wujud implementasi Good Governance dalam tata kelola pemerintahan daerah yang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembentukan regulasi.
- References
-
Muhammadiah. (2023). “Partisipasi Publik sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah.” Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1.
Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, dan Son Suwasono. (2014). “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 3, No. 1.
Putra, Reanaldi Ramanda, dan Andre Ariesmansyah. (2023). “Inovasi Sektor Publik dalam Pengelolaan JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.” Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 21, No. 2.
Maranjaya, Abdul Kahar. (2022). “Good Governance sebagai Tolak Ukur untuk Mengukur Kinerja Pemerintah.” Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol. 2, No. 11.
Anggi Maya S., Ika Septin W., dan Imilda Rahmi. (2023). “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Balongpanggang.” Jurnal Inovasi Sektor Publik, Vol. 3, No. 1.
Muhammadiah. (2011). “Reformasi Pelayanan Publik sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance.” Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 2.
Munir Saputra dan Erni Prasetiyani. (2024). “Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Johar Baru: Hambatan dan Strategi Peningkatan.” Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 8, No. 1.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Nindya Irma, Budiman Ginting, dan Jelly Leviza. (2023). “Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai.”
Anneke Zehan Puspita Sari. (2023). “Good Governance sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia.” Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, Vol. 2, No. 2.
Khoiriah, Siti. (2022). “Pelaksanaan Pemerintah Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance.” Istinbath: Jurnal Hukum, Vol. 19, No. 1.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-19
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Cynta, Sariyah, Efriyanto, INTERPRETASI HUKUM ATAS MAKSIMAL BESARAN BUNGA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 89 K/PDT/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Aisyah, ANALISIS EFEKTIVITAS EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH IDDAH, MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dodi Adha Fauzi, Isnela Tuharea, Gozi Rumain, HARTA PINANGAN (HARTA MAHAR) DALAM PERKAWINAN ADAT NEGERI TENGATENGA KABUPATEN MALUKU TENGAH: ANALISIS MAZHAB HANAFI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zul Khadir Kadir, PEMBUNUHAN SETELAH PERISTIWA VIRAL: MENGUKUR PENULARAN RISIKO PEMBUNUHAN (HOMICIDE CONTAGION) DALAM RUANG DIGITAL DAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novi Herliyanti, Erna Dewi, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.