PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT
- Authors
-
-
Refania Varetta Sugiarto
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PamulangAuthor -
Yayu Anggraeni
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PamulangAuthor -
Daniel Pius Sinaga
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Maladministrasi, Pelayanan Publik, Edukasi Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Kontrol Sosial.
- Abstract
- Maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat dan mencederai prinsip good governance. Meskipun telah kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan keberadaan Ombudsman RI, jumlah laporan maladministrasi cenderung fluktuatif dan banyak kasus yang tidak terungkap karena masyarakat enggan melapor. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pendekatan regulatif semata tidak cukup; diperlukan pendekatan kultural melalui edukasi hukum yang masif. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan maladministrasi berbasis pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum. Dengan menggunakan metode empiris normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis hubungan antara tingkat kesadaran hukum masyarakat dengan efektivitas pengawasan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum yang terstruktur mampu mengubah paradigma masyarakat dari sikap pasif apatis menjadi partisipatif kritis. Masyarakat yang teredukasi tidak hanya mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk maladministrasi, tetapi juga memahami mekanisme pengaduan yang efektif, sehingga berfungsi sebagai social control yang preventif. Oleh karena itu, edukasi hukum harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam reformasi birokrasi, bukan sekadar program pelengkap. Sinergi antara Ombudsman RI, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk memperluas jangkauan edukasi hukum hingga ke tingkat desa.
- References
-
Arinanto, Satya, ‘Sosiologi Hukum Dan Penerapan Rule of Law’, Jurnal Hukum Global, 3.1 (2025), 90
Disebut], [Penulis Tidak, ‘Kerangka Evaluasi Kepatuhan Regulasi Pelayanan Publik’, Jurnal Hukum Administrasi, 6.1 (2025), 89–103
Djaman, Muhammad, Sosialisasi Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
Golub, Stephen, ‘Beyond the Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative’, in Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge (Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2006), pp. 7–10
Hadjon, Philipus M, Hukum Administrasi Negara: Asas Legalitas Dan Kepastian Hukum (Jakarta: Kencana, 2024)
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
Krause, George A, and H B ‘Chip’ Corder, ‘Public Participation and Administrative Accountability: The Role of Legal Empowerment’, Administrative Theory & Praxis, 40.3 (2018), 182–85
Lubis, Todung Mulya, Partisipasi Publik Dan Rule of Law (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2023)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Ke-15 (Jakarta: Kencana, 2023)
Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Los Angeles: Sage Publications, 2020)
Nurbani, Ina, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
Penulis], [Nama, ‘Pencegahan Dan Penanganan Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik Melalui Edukasi Hukum Kepada Masyarakat’, 2026
Soekanto, Soerjono, and Muhammad Fakhrizal, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , 2009, p. Pasal 38-40 <https://peraturan.bpk.go.id/>
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898, Pasal 1 Angka 6, 2008
- Downloads
- Published
- 2026-09-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Adinda Nursyabilla, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PENUMPANG DAN PENYEDIA JASA TRAVEL DI ISLAMIC CENTER KOTA SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rismayana Salsa Amini, Bayu Prasetyo, Sunariyo, ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zain El Karem Abdul Jabbar, ANALISIS YURIDIS KEKABURAN NORMA MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, ANALISIS YURIDIS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK SEBAGAI DUGAAN PENIPUAN PASAR MODAL BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG -UNDANG PASAR MODAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sabrina Dhiya Anindita, Aliya Nashwa Nurkhalis, Siti Kurnia Kholipah, Anggraeni Ranti Sarifah, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Penguatan Nilai-Nilai Akhlak dan Integritas dalam Perspektif Hukum Islam , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, PERANCANGAN KLAUSULA ALOKASI RISIKO DALAM CARBON CREDIT PURCHASE AGREEMENT PASCA PERPRES NOMOR 110 TAHUN 2025: MITIGASI RISIKO DELIVERY, VALIDITAS UNIT KARBON, DAN PERUBAHAN REGULASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.