PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT
- Authors
-
-
Refania Varetta Sugiarto
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PamulangAuthor -
Yayu Anggraeni
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PamulangAuthor -
Daniel Pius Sinaga
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Maladministrasi, Pelayanan Publik, Edukasi Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Kontrol Sosial.
- Abstract
- Maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat dan mencederai prinsip good governance. Meskipun telah kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan keberadaan Ombudsman RI, jumlah laporan maladministrasi cenderung fluktuatif dan banyak kasus yang tidak terungkap karena masyarakat enggan melapor. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pendekatan regulatif semata tidak cukup; diperlukan pendekatan kultural melalui edukasi hukum yang masif. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan maladministrasi berbasis pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum. Dengan menggunakan metode empiris normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis hubungan antara tingkat kesadaran hukum masyarakat dengan efektivitas pengawasan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum yang terstruktur mampu mengubah paradigma masyarakat dari sikap pasif apatis menjadi partisipatif kritis. Masyarakat yang teredukasi tidak hanya mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk maladministrasi, tetapi juga memahami mekanisme pengaduan yang efektif, sehingga berfungsi sebagai social control yang preventif. Oleh karena itu, edukasi hukum harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam reformasi birokrasi, bukan sekadar program pelengkap. Sinergi antara Ombudsman RI, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk memperluas jangkauan edukasi hukum hingga ke tingkat desa.
- References
-
Arinanto, Satya, ‘Sosiologi Hukum Dan Penerapan Rule of Law’, Jurnal Hukum Global, 3.1 (2025), 90
Disebut], [Penulis Tidak, ‘Kerangka Evaluasi Kepatuhan Regulasi Pelayanan Publik’, Jurnal Hukum Administrasi, 6.1 (2025), 89–103
Djaman, Muhammad, Sosialisasi Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
Golub, Stephen, ‘Beyond the Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative’, in Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge (Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2006), pp. 7–10
Hadjon, Philipus M, Hukum Administrasi Negara: Asas Legalitas Dan Kepastian Hukum (Jakarta: Kencana, 2024)
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
Krause, George A, and H B ‘Chip’ Corder, ‘Public Participation and Administrative Accountability: The Role of Legal Empowerment’, Administrative Theory & Praxis, 40.3 (2018), 182–85
Lubis, Todung Mulya, Partisipasi Publik Dan Rule of Law (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2023)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Ke-15 (Jakarta: Kencana, 2023)
Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Los Angeles: Sage Publications, 2020)
Nurbani, Ina, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
Penulis], [Nama, ‘Pencegahan Dan Penanganan Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik Melalui Edukasi Hukum Kepada Masyarakat’, 2026
Soekanto, Soerjono, and Muhammad Fakhrizal, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , 2009, p. Pasal 38-40 <https://peraturan.bpk.go.id/>
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898, Pasal 1 Angka 6, 2008
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nur Aulia, Intan Suriani Serang, Irsyad Dahri, Perkembangan Technological Diplomacy di Era Digital: Teknologi sebagai Instrumen Baru dalam Hubungan Internasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Ajeng Sri Haryanto, Joksan Benu, Erwin Syah, BATASAN KEDUDUKAN HUKUM AKTIF ANGGOTA TNI/POLRI DALAM JABATAN PUBLIK: ANALISIS FILOSOFIS PASKA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, ANALISIS PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: KAJIAN TERHADAP REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanifah Mutiara Putri Alfarizi, A. Rachmat Wirawan, S.H., M.H., EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PETANI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.