ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM MITIGASI RISIKO KEBAKARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN (STUDI KASUS KEBAKARAN GEDUNG TERRA DRONE 2025)
- Authors
-
-
Nurfajriyah Amalia
Universitas PancasilaAuthor -
Nessya Aurellia R
Universitas PancasilaAuthor -
Nadia Hazna S
Universitas PancasilaAuthor -
M Fauzan Rizqon R
Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, SMK3, Kebakaran, Mitigasi Risiko, Pertanggungjawaban Hukum.
- Abstract
- Artikel ini akan menjelaskan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif serta menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Namun, dalam praktiknya masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan sistem K3 secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, salah satunya kebakaran Gedung Terra Drone pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi K3 dalam mitigasi risiko kebakaran serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap terjadinya kebakaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta berbagai sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 yang belum dilaksanakan secara maksimal, seperti kurang optimalnya identifikasi bahaya, pengendalian risiko, penyediaan sarana proteksi kebakaran, serta pengawasan terhadap standar keselamatan kerja, dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran dan menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban penerapan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan SMK3 secara konsisten, peningkatan budaya keselamatan kerja, pengawasan yang berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
- References
-
Buku
Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali
Pers, 2022.
Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2020.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia
Publishing, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
Ramli, Soehatman. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) OHSAS
18001. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- Downloads
- Published
- 2026-06-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Savaira Qurratul Zoeyani, Najwa Mahasin Nisa, Aisyanajmun Al Khyas Rizain, Manggala Abhita Fitrah Ramadhan, Tanggung Jawab Advokat terhadap Klien dan Pengadilan dalam Perspektif Etika Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farhan Narawangsa Hanggara, KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.