ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM MITIGASI RISIKO KEBAKARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN (STUDI KASUS KEBAKARAN GEDUNG TERRA DRONE 2025)
- Authors
-
-
Nurfajriyah Amalia
Universitas PancasilaAuthor -
Nessya Aurellia R
Universitas PancasilaAuthor -
Nadia Hazna S
Universitas PancasilaAuthor -
M Fauzan Rizqon R
Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, SMK3, Kebakaran, Mitigasi Risiko, Pertanggungjawaban Hukum.
- Abstract
- Artikel ini akan menjelaskan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif serta menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Namun, dalam praktiknya masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan sistem K3 secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, salah satunya kebakaran Gedung Terra Drone pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi K3 dalam mitigasi risiko kebakaran serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap terjadinya kebakaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta berbagai sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 yang belum dilaksanakan secara maksimal, seperti kurang optimalnya identifikasi bahaya, pengendalian risiko, penyediaan sarana proteksi kebakaran, serta pengawasan terhadap standar keselamatan kerja, dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran dan menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban penerapan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan SMK3 secara konsisten, peningkatan budaya keselamatan kerja, pengawasan yang berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
- References
-
Buku
Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali
Pers, 2022.
Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2020.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia
Publishing, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
Ramli, Soehatman. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) OHSAS
18001. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- Downloads
- Published
- 2026-06-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dave Junio Revaldo, Keiza Jade Mahardika Adji Putra, Natasha Olivia, ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Adnan, Muhammad Syafhan Anshari, Kurniati, PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ismi Nur Azizah, Juwita Putry Anwar, Irsyad Dhahri, DIPLOMATIC RELIGION DALAM DINAMIKA DIPLOMASI MODERN: PERKEMBANGAN PERAN AGAMA SEBAGAI INSTRUMEN DIALOG, KERJA SAMA, DAN PERDAMAIAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Bagus Fadillah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, TEORI PERAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.