KEKUATAN PEMBUKTIAN SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA
- Authors
-
-
Maharani Aura Ramadhania
Universitas Muhammadiyah JakartaAuthor -
Nazwa Safitri
Universitas Muhammadiyah JakartaAuthor -
Salshabila Talitha Putri
Universitas Muhammadiyah JakartaAuthor -
Tegar Muzaqi Ramadhany
Universitas Muhammadiyah JakartaAuthor -
Ahmad Septiansyah
Universitas Muhammadiyah JakartaAuthor -
Sawitri Yuli Hartati
Universitas Muhammadiyah JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Screenshot; Alat Bukti Elektronik; Pembuktian; Sengketa Perdata; Hukum Perdata Indonesia
- Abstract
- Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam proses pembuktian pada perkara perdata di Indonesia. Salah satu bentuk bukti elektronik yang sering digunakan dalam praktik hukum adalah screenshot atau tangkapan layar yang memuat informasi, percakapan, transaksi, maupun dokumen digital lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta kekuatan pembuktian screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa screenshot dapat diterima sebagai alat bukti elektronik sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik.Meskipun demikian, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mutlak karena harus didukung oleh alat bukti lain serta diuji keaslian, integritas, dan relevansinya dalam persidangan. Oleh karena itu, penilaian terhadap screenshot sebagai alat bukti elektronik tetap bergantung pada keyakinan hakim dan kesesuaiannya dengan fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan perkara.
- References
-
Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata. Sinar Grafika.
Hukumonline. (2021, August 17). Syarat dan kekuatan hukum alat bukti elektronik. https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Mertokusomo, Sudikno. (2019). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Universitas Pendidikan Ganesha. (n.d.). Keabsahan alat bukti surat dalam hukum acara perdata melalui persidangan secara elektronik. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31440
Universitas Wijaya Putra Repository. (2025, May 6). Pembuktian dalam persidangan perdata secara e-litigasi. https://repository.uwp.ac.id/2663/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Tamara Az Zahra Salsabila, Muhdi, Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazara Alethea, Kayla Fakhrun Nisa, Mutia Nabilla Rahayu, MAHALNYA BIAYA POLITIK SEBAGAI AKAR KORUPSI DALAM SISTEM DEMOKRASI ELEKTORAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Elmira Atha Diana, Abdul Hakam Sholahuddin, Tegoeh Tri Wiyono, DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aprilia Dea Nur Andini, Aisyzahra Nafilah Ramadhina, Iza Afkarina, Humiati, TINJAUAN PRAKTIK PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN KELAS 1A , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riri Restika, Wulan Miftah Maqfirah, Irsyad Dahri, MEMBERDAYAKAN GENERASI MUDA MELALUI TEKNOLOGI UNTUK MEMIKIRKAN KEMBALI DIPLOMASI DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siska Tahir, ANALISIS TEORI FAKTOR GANDA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, José Boavida Simões, MELAMPAUI FORMALISME HUKUM: PENDEKATAN POLITIK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Putri Defi, KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SELAKU PENJAMIN KEBENDAAN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.