ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS UANG RUSAK DAN MEKANISME PENUKARANNYA DI BANK INDONESIA
- Authors
-
-
I Gusti Ayu Sarjani Wedawati
Universitas UdayanaAuthor -
Ida Bagus Yoga Raditya
Universitas UdayanaAuthor
-
- Keywords:
- Uang Rusak, Kepastian Hukum, Penukaran Uang, Bank Indonesia, Perlindungan Hukum
- Abstract
- Studi ini bertujuan untuk meneliti status hukum uang rusak dalam sistem hukum Indonesia, menganalisis mekanisme pertukarannya melalui Bank Indonesia, dan menilai implikasi hukum dari praktik pertukaran di luar saluran resmi. Uang rusak, yang dianggap sebagai bagian dari rupiah yang tidak beredar, diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019. Namun, penerapannya terus menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, menggabungkan perspektif hukum dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa status hukum uang rusak bersifat kondisional; uang tersebut tetap diakui sebagai alat pembayaran selama memenuhi kriteria keaslian tertentu. Di sisi lain, mekanisme pertukaran melalui Bank Indonesia tidak menjamin kepastian hukum sepenuhnya, mengingat adanya ruang diskresi dalam menentukan apakah kerusakan tersebut disengaja. Lebih lanjut, praktik pertukaran informal yang melibatkan diskon dari nilai nominal melanggar ketentuan hukum yang ada dan merugikan masyarakat, sehingga memerlukan peningkatan regulasi dan perlindungan hukum yang lebih baik.
- References
-
Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.
Usman, Rachmadi. 2024. Aspek Hukum Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
Rojabi, M. Afdan. 2025. Rupiah Digital: Stablecoin-Nya Indonesia. Afdan Rojabi Publisher.
Swantoro, H. H. 2017. Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali. Jakarta: Kencana.
Prestianawati, S. A., dkk. 2025. Ekonomi Kelembagaan dan Implikasinya pada Pembangunan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Suriani, R., dkk. 2025. Hukum Kebijakan Publik di Indonesia. Star Digital Publishing.
Widjaja, R., Pratiwi, S., dan Mardani, M. 2024. 'Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.' Innovative: Journal of Social Science Research 4, no. 3: 8793–8810.
Yusuf, D. V., dan Firmantara, I. K. A. A. 2026. 'Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penolakan Rupiah Emisi Lama yang Masih Berlaku dalam Transaksi Tunai.' Jurnal Paris Langkis 6, no. 2: 365–378.
Atmaja, Y. S., dan Paulus, D. H. 2022. 'Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia.' Masalah-Masalah Hukum 51, no. 3: 271–286.
Siregar, A. R., Windari, R. A., dan Ardhya, S. N. 2025. 'Analisis Yuridis Keabsahan Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Lain Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.' Jurnal Pacta Sunt Servanda 6, no. 2: 123–132.
Herwibowo, B. H., Maryano, M., dan Mau, H. A. 2025. 'Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance.' Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah 2, no. 8: 1491–1503.
Wastawan, K. 2025. 'Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Uang Palsu: Evaluasi Implementasi Kebijakan Hukum di Lampung.' Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 8.
Ahmad, M., dan Ibrahim, M. 2026. Analisis Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Penanganan Rupiah Palsu. Disertasi, Universitas Hasanuddin.
Perdana Jaya, H. E. 2025. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak dengan yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare). Disertasi, IAIN Parepare.
Komang, W. 2026. Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Peredaran Uang Palsu di Provinsi Lampung. Disertasi, Universitas Lampung.
Selviani, V. 2025. Praktik Penukaran Uang Rusak dengan Nominal Tidak Sama Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang). Disertasi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Rahmanto, E. S. 2024. Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.
Safar, F. A. 2025. Regulasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Gugatan Perdata Berbasis Kepastian Hukum. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.
Sufiandi, T. H. 2019. Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengedaran Uang Baru dan Penarikan Uang Lusuh di Wilayah Banyumas. Disertasi, Universitas Islam Indonesia.
Endriastari, E. 2016. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Mekanisme Transaksi Branchless Banking dan Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah. Disertasi, Universitas Islam Indonesia.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Andi Siti Raisya Batari Mughni, Irsyad Dhahri Somad, Diplomasi Perdamaian Indonesia dalam Board of Peace: Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Identitas Keagamaan, dan Dilema Keterlibatan dalam Arsitektur Perdamaian Gaza (2025–2026) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abimanyu Kukuh Harsono, TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN GOLDEN VISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nafila NurJannah, Kristina Sulatri, Dwi Budiarti, FENOMENA DEEP FAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Ajeng Sri Haryanto, Joksan Benu, Erwin Syah, BATASAN KEDUDUKAN HUKUM AKTIF ANGGOTA TNI/POLRI DALAM JABATAN PUBLIK: ANALISIS FILOSOFIS PASKA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salman Alfarisi, Widhi Cahyo Nugroho, PENGATURAN DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON PADA TAHAPAN AKHIR PILKADA DAN KEABSAHAN CALON TUNGGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiyas Riyani, Alif Fathur Rahman, Pingkan Mita Purnama Sari Purba, KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, Perlindungan Anak dan Moralitas Institusi Pendidikan: Studi Kasus Penyimpangan Etika oleh Kepala Sekolah dan Guru di Pekalongan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.