PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda)
- Authors
-
-
Ken Sofya Arini
Hukum Bisnis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas TrisaktiAuthor
-
- Keywords:
- Perlindungan Data Pribadi, Laporan Keberlanjutan, Perusahaan Publik
- Abstract
- Data pribadi konsumen merupakan aset digital strategis yang memengaruhi keberlanjutan perusahaan publik. Namun, maraknya pelanggaran data pribadi di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan tata kelola, karena POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Laporan Keberlanjutan belum secara tegas mengatur pengungkapan perlindungan data pribadi konsumen. Berbeda dengan Belanda yang telah mengintegrasikan GDPR dan CSRD (ESRS S4) melalui pendekatan double materiality untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu: Bagaimana penerapan dan pengawasan perlindungan data pribadi konsumen pada laporan keberlanjutan perusahaan publik di Indonesia dan Belanda, Bagaimana rekonstruksi perlindungan data pribadi konsumen dalam laporan berkelanjutan perusahaan publik yang menjamin kepastian hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual dengan analisis kualitatif deduktif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan pengawasan perlindungan data pribadi di Indonesia masih didasarkan pada pengaturan yang bersifat umum dengan pengawasan yang belum terintegrasi, sedangkan Belanda telah didukung oleh GDPR, CSRD, dan ESRS sehingga pengungkapannya lebih sistematis. Oleh karena itu, rekonstruksi perlu dilakukan melalui penyempurnaan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 beserta ketentuan pelaksanaannya serta harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi guna mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.
- References
-
Birch, K., Cochrane, D. T., & Ward, C. (2021). Data as asset? The measurement, governance, and valuation of digital personal data by Big Tech. Big Data and Society, 8(1), Hlm. 1 https://doi.org/10.1177/20539517211017308
Bux, C., Geatti, P., Sebastiani, S., del Chicca, A., Giungato, P., Tarabella, A., & Tricase, C. (2025). Toward an Experimental Common Framework for Measuring Double Materiality in Companies. MDPI Sustainability (Switzerland), 17(14). Hlm.8 https://doi.org/10.3390/su17146518
Ghisleni, J. (2022). A LGPD E A Risk-Based Approach Da Governança Corporativa: A Primeira Medida Para O Controlador Aplicar Os Princípios. Revista de Economics Empresas e Empreendedores Na CPLP, 8(1), 103–126. https://doi.org/10.29073/e3.v8i1.618 Hlm. 107
Harahap, K. (2025). Buku Ajar Pengantar Corporate Governance, Prinsip, Model dan Implementasi (1st ed.). PT Media Penerbit Indonesia, Hlm.62
Hari, A. (2023). Buku Saku Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan, Hlm.10.
Supriyono, E., Herawati, S., & Claresta, I. (2026). Corporate Governance Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya pada Perusahaan Modern Panduan Komprehensif Memahami dan Menerapkan Corporate Governance Efektif (W. Yuliani, Ed.; 1st ed.). Penerbit Buku Indonesia.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.
General Data Protection Regulation (GDPR).
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
Global Reporting Initiative (GRI)
- Downloads
- Published
- 2026-08-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Syafira Maruapey, Sakina Tri Andayani Wael, KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, ANALISIS YURIDIS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK SEBAGAI DUGAAN PENIPUAN PASAR MODAL BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG -UNDANG PASAR MODAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novi Herliyanti, Erna Dewi, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Perliyuda, ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DAN DENMARK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahrizal, EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siska Tahir, ANALISIS TEORI FAKTOR GANDA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ainul Yakin Alanami, Syaiful Bahri, Muhammad Ajid Husain, Restorative Justice Berbasis Tasawuf di Lingkungan Pondok Pesantren: Internalisasi Nilai Al-'Afw sebagai Model Penyelesaian Bullying (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.