ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
- Authors
-
-
Ridwan Hardiawan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMAuthor -
Yana Sukma Permana
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMAuthor
-
- Keywords:
- jaminan sosial, pekerja informal, SJSN, keadilan hukum, perlindungan sosial
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta Perlindungan Jamina Pensiun bagi pekerja sektor informal dalam kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004. Secara konstitusional negara berkewajiban menjamin kesejahteraan seluruh warga negara melalui jaminan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun implementasi jaminan pensiun masih berorientasi pada pekerja sektor formal. Sehingga pekerja sektor informal yang merupakan mayoritas angkatan kerja belum memperoleh akses yang setara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan adanya ketidaksesuaian antara norma konstitusi dengan pengaturan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya terkait penggunaan frasa 'Pekerja' dalam kepesertaan jaminan pensiun yang membatasi akses bagi pekerja informal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum dan belum mencerminkan prinsip keadilan serta kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu diperlukan reformulasi kebijakan melalui revisi regulasi yang lebih inklusif dengan memperluas cakupan kepesertaan serta merancang skema jaminan pensiun yang fleksibel dan berkeadilan bagi pekerja sektor informal, guna mewujudkan sistem jaminan sosial yang komprehensif sesuai prinsip negara kesejahteraan
- References
-
Anwar, R. (2020). Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Indonesia, 12(2), 145–162.
Devnia Pradia Putri. (2025). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Pada Pekerja Sektor Informal. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, 14975.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.
Handayani, T. & Widodo, S. (2019). Implementasi Program Jaminan Pensiun bagi Pekerja Informal. Jurnal Sosial & Humaniora, 6(1), 33–47.
Laporan Kajian Urgensi Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Perkumpulan PRAKARSA, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2024
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana
Nyoman Dharma Wisesa, Jaminan Kesehatan Nasional yang Berkeadilan menuju Kesejahteraan Sosial, CV Feniks Muda Sejahtera, Sulawesi Tengah, September 2022, hal 1-2
OECD/ERIA (2025), Promoting Active Ageing in Southeast Asia, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/22849f38-en.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024 – 2029, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2025
Ridwan Hardiawan, Rumainur Rumainur (2023), Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol di Kota Depok oleh Pemerintah (Tinjauan Yuridis Aspek Kepastian Hukum Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Cinere – Jagorawi), UniversitasNasional, Tesis, 2023.
Saehudin, Gatos, S Widagdo (2025). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pembayaran Hak Upah yang Diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor: 153/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg), STIH IBLAM, hal. 64
Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, (Bandung: Nusamedia, 2020)
Uli Parulian, Asfinawati, Gatot, Pekerja Sektor Informal Berjuang Untuk Hidup, Penerbit LBH, Jakarta, 2005
Yana Sukma Permana (2024), Penerapan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Terhadap Pelaku Usaha yang tidak Membayar Upah Karyawan Sesuai Hukum Ketenagakerjaan, Collegium Studiosum Journal, hal 211
Yana Sukma Permana, Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, CV Cendekia Press, Jakarta, 2024
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dwi Ajeng Sri Haryanto, Joksan Benu, Erwin Syah, BATASAN KEDUDUKAN HUKUM AKTIF ANGGOTA TNI/POLRI DALAM JABATAN PUBLIK: ANALISIS FILOSOFIS PASKA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salman Alfarisi, Widhi Cahyo Nugroho, PENGATURAN DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON PADA TAHAPAN AKHIR PILKADA DAN KEABSAHAN CALON TUNGGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Adnan, Muhammad Syafhan Anshari, Kurniati, PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yahya Rabbi Radhiyya, Rayssa Salsabilia Putri, Tina Nurwulan, Moch. Hoerul Gunawan, EVOLUSI INSTITUSIONALISASI ARBITRASE SYARIAH: ANALISIS LEGAL-HISTORIS TRANSFORMASI BAMUI MENJADI BASYARNAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.