PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
- Authors
-
-
Ilham Rusting
Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor -
Lukman Hakim
Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor -
Melanie Pita Lestari
Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor
-
- Keywords:
- pertanggungjawaban pidana, limbah infeksius, fasilitas pelayanan kesehatan, undang-undang kesehatan
- Abstract
- Pengelolaan limbah infeksius pada fasilitas pelayanan kesehatan merupakan aspek penting dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, masih terdapat berbagai persoalan normatif maupun praktis dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengelolaan limbah infeksius yang tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengelolaan limbah infeksius pada fasilitas pelayanan kesehatan serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah infeksius diatur melalui sistem hukum yang terintegrasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta regulasi teknis lainnya. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada individu maupun korporasi yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan limbah infeksius. Namun demikian, masih ditemukan kekaburan norma terkait penentuan subjek hukum korporasi dan mekanisme pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- References
-
Adiguna, Muhammad Bimasakti. Buku Saku Hukum Pidana Indonesia Termasuk Hukum Acara Pidana dan Pidana Militer, Jakarta: Solidaritas Hukum.2023.
Ari Fajar Sudewo. Penologi dan Teori Pemidanaan. Cirebon: PT Djava Sinar Perkasa, 2022.
Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana. 2022.
Fikri, Elanda, et.al. Pengelolaan Limbah Medis Padat Fasyankes Ramah Lingkungan. Bandung: CV Pustaka Setia. 2019.
Hakim, Lukman, Asas-Asas Hukum Pidana.Yogyakarta: Deepublish. 2020.
Hakim, Lukman. Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemindanaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Sleman: Deepublish. 2020
Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Handayani, Gita, et al. Buku Saku Pengelolaan Limbah Fasyankes. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.
Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
Ilyas Amir. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2012.
Kementerian Kesehatan, Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Catatan Teknis). Jakarta: Kementerian Kesehatan. 2020.
Mahmud, Marzuki Peter. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. 2021
Mandasari, Yasmira Siregar, et.al. Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Indonesia. Medan: CV Tungga Esti. 2022.
Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana, Jakarta: PT Bina Aksara. 1983.
Muhjad, Hadin. Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
Remy, Sutan Sjahdeini. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana, 2017.
Rosna Emy Wati, Abdul Fatah. Hukum Pidana, Sidoarjo: Umsida Press. 2020.
Saidah. Hukum Pidana Lingkungan, Pare-Pare: Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
Seno Dwi wijanarko, Fransiska Novita. Pidana dan Pemidanaan. Malang; Madza Meia. 2023.
Siti, Sundari Reksodiputro. Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-30
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wahyu Budi Nasrullah, Lukman Hakim, Aly Ashghor, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PERUNDUNGAN MELALUI SIBER (CYBERBULLYING) OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ifah Maulidiyah, Tri Susilowati, Rini Winarsih, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Bintang Riani, Ikhwanul Muslim, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2023/PN SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Haris Yoga Saputra, Rheindra Wira Wicaksana, LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Febrianti, Rini Winarsih, Syaiful Bahri, PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR FINTECH LENDING DI INDONESIA TERHADAP PENAGIHAN INTIMIDATIF DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adhilla Dinda Putri, Erna Dewi, Dona Raisa Monica, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, OPTIMALISASI PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DIGITAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Andi Syahtrisna Dewi Arsy, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 213/PUU-XXIV/2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.