ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI OLEH PELAKU USAHA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI TEMPAT PENITIPAN HEWAN MENGHOUSE KECAMATAN WARINGINKURUNG)
- Authors
-
-
Stevani Valencia
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Anne Gunawati
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Dede Agus
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor
-
- Keywords:
- Itikad Baik, Pemberian Informasi, Perlindungan Konsumen, Penitipan Hewan Peliharaan, Penghibahan Hewan Titipan
- Abstract
- Perkembangan usaha jasa penitipan hewan peliharaan menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang didasarkan pada suatu kesepakatan. Dalam hubungan tersebut, pelaku usaha berkewajiban menerapkan itikad baik, salah satunya melalui pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai seluruh ketentuan layanan. Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari tindakan pelaku usaha Menghouse yang menghibahkan hewan titipan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik, sedangkan ketentuan mengenai tindakan tersebut tidak pernah disampaikan kepada konsumen pada saat terjadinya kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan itikad baik dalam pemberian informasi oleh pelaku usaha jasa penitipan hewan peliharaan terhadap konsumen serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan studi kasus (case study). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara sebagai bahan penunjang, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha belum memenuhi prinsip itikad baik karena tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai konsekuensi keterlambatan pengambilan hewan titipan, sehingga konsumen kehilangan kesempatan untuk memahami risiko sebelum menggunakan jasa penitipan. Selain itu, tindakan penghibahan hewan tanpa persetujuan pemilik merupakan tindakan yang melampaui kewenangan pelaku usaha sebagai penerima titipan dan mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan konsumen atas hewan yang dititipkan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui musyawarah, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maupun pengadilan, disertai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen.
- References
-
Frieda Husni H., Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Kenikmatan, Jilid Pertama, Cet. Ketiga, Jakarta: Ind-Hill-Co, 2002
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
Ridwan Khairandy, Kebebasan Berkontrak Pacta Sunt Servanda, Versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan, Ctk. Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2015
Erifendi Churniawan, Hukum Perdata, Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023
Yusuf Shofie & Somi Awan, Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Pelbagai Persoalan Mendasar BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Jakarta: Piramedia, 2004
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Fanisyah Fazri dan Lili Kurniawan, 'Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi', Universitas Mercu Buana, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol. 2, No. 6, 2021
Bella Yolmainda Aji Putri, Rizka Amelia Azis, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Dan Mutu Pangan Pada Produk Gula Kemasan', Lex Jurnalica, Vol. 18 No. 2, 2021
Kumparan.com, 'Perbedaan Hewan Peliharaan, Hewan Ternak, dan Hewan Liar beserta Contohnya', https://kumparan.com/berita-update/perbedaan-hewan-peliharaan-hewan-ternak-dan-hewan-liar-beserta-contohnya-1wH4feXJOOM, (16 Januari, 2025).
- Downloads
- Published
- 2026-07-28
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Raisa Alifia Nur Azizah, Dede Agus, Efriyanto, TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2024/PN BNR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayladiva Hasan, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Resta Jaelani, Dede Agus, Rully Syahrul Mucharom, KETIDAKSESUAIAN INFORMASI LABEL PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Joseph William, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Prameswari Wirasmara, Raisya Shafa Qotrunada, Ditia Prabandari Laras Ati, Safa Manohara Khahira Putri, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM (LEX CERTA) DAN JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM UUD 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Muhyi Abizamal, Erdad Wiguna, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Elmira Atha Diana, Abdul Hakam Sholahuddin, Tegoeh Tri Wiyono, DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.