PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2015 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 54/PID.SUS/2025/PN MRS)
- Authors
-
-
Mohammad Fausan Romadoni
Universitas Muhammadiyah JemberAuthor -
Pramukhtiko Suryo
Universitas Muhammadiyah JemberAuthor
-
- Keywords:
- narkotika, surat dakwaan, rehabilitasi, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pertimbangan hakim
- Abstract
- Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks, terutama dalam menentukan kualifikasi perbuatan antara penyalahguna bagi diri sendiri dan pelaku yang memiliki atau menguasai narkotika secara melawan hukum. Perbedaan kualifikasi tersebut berpengaruh terhadap ketepatan penerapan pasal serta penjatuhan pidana, khususnya terkait pemberian rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan dakwaan Penuntut Umum terhadap kualifikasi perbuatan terdakwa serta menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs dengan kebijakan rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut Umum belum sepenuhnya mencerminkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika karena fakta persidangan menunjukkan jumlah barang bukti yang relatif kecil serta tidak ditemukan indikasi peredaran gelap. Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs juga belum sepenuhnya mengakomodasi kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 karena pertimbangan hakim lebih berorientasi pada terpenuhinya unsur kepemilikan narkotika dibandingkan dengan kondisi terdakwa sebagai penyalahguna. Oleh karena itu, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 perlu dilakukan secara lebih optimal guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.
- References
-
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
Abidin, Muhammad Nur. Diskresi Status Anak dalam Surat Edaran, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Disertasi. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2025.
Aryanti, M., Habiburrahman, dan Albuhari. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah. Disertasi. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
Herlina, M. 'Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan dalam Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia.' Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives 1, no. 1 (2024): 46–58.
ripto di Indonesia.' DIH: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1 (2023): 85–98.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs.
- Downloads
- Published
- 2026-07-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisanul Hal.A. Panggabean1*, Bintang Putra Cakti2, Daman Huri3, Fazar Ramadhan4, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Renpina Br Siringo, Arifin, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.