TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH

Mochammad Imam Chamdillah; Ronny Winarno; Humiati

doi:10.2238/r41ms889

TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH

Authors

Mochammad Imam Chamdillah

Universitas Merdeka Pasuruan

Author
Ronny Winarno

Universitas Merdeka Pasuruan

Author
Humiati

Universitas Merdeka Pasuruan

Author

DOI:

https://doi.org/10.2238/r41ms889

Keywords:

Analisis Yuridis, Pemilihan Umum, Pendidikan Minimum

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum syarat pendidikan minimum anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengevaluasi relevansi dan efektivitasnya terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik penalaran silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai syarat pendidikan minimum setingkat sekolah menengah atas atau sederajat merupakan norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat sebagai bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Namun demikian, penerapannya masih menimbulkan persoalan yuridis terkait kecukupan kompetensi anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang semakin kompleks, khususnya terhadap kebijakan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan perdagangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa munculnya sejumlah permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan tersebut mencerminkan adanya perdebatan mengenai hubungan antara standar pendidikan minimum dengan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif. Oleh karena itu, keberlakuan norma tersebut perlu dipahami bersamaan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan profesionalitas anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi konstitusionalnya.

References

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers.

Jimly Asshiddiqie, (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie, (2015). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Jeremy Bentham, (1996). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London, Inggris: Oxford University Press.

Budiardjo, (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

R. Abdoel Djamali, (2014). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ridwan HR, (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ni'matul Huda, (2007). Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta: UII Press.

Ni'matul Huda, (2019). Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.

Ni'matul Huda, (2022). Restorasi Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: LoGoz Publishing.

Johny Ibrahim, (2011). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing.

Saldi Isra, (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Rajawali Pers.

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary. St. Paul, Minnesota: Thomson Reuters.

Saldi Isra, (2018). Tebas Sengketa Pemilu: Mengagas Hukum Acara Pemilu yang Responsif. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatau Tinjauan Singkat. Depok: Rajawali Pers.

Bagir Manan, (2004). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

Bagir Manan, (2013). DPR, DPD, dan MPR, dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: FH UII Press.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

H.A.S. Natabaya, (2012). Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Sedarmayanti. (2014). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik). Bandung: Mandor Maju.

Cover Image

Downloads

Published

2026-07-27

Issue

Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369

Section

Articles

How to Cite

TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(9). https://doi.org/10.2238/r41ms889

Download Citation

Most read articles by the same author(s)

Ratih Anindhita, Istijab, Humiati, Analisis Yuridis Kewajiban Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Ita Nur Fida, Kristina Sulastri, Humiati, ANALISIS YURIDIS DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Mokhamad Alif Nur Iman, Dwi Budiarti, Humiati, ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Aprilia Dea Nur Andini, Aisyzahra Nafilah Ramadhina, Iza Afkarina, Humiati, TINJAUAN PRAKTIK PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN KELAS 1A , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369

TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH

How to Cite

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles