PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL
- Authors
-
-
Athma Anna Salsabila
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor -
Rosalinda Elsina Latumahina
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- Jual Beli Tanah, Keabsahan Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Hukum, Ahli Waris
- Abstract
- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan jual beli tanah yang telah dibayar lunas namun kemudian disangkal oleh penjual, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli maupun ahli warisnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli tanah yang telah dibayar lunas namun tidak diakui oleh penjual menurut hukum pertanahan di Indonesia, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli atau ahli warisnya dalam kondisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah yang telah dibayar lunas dinyatakan sah secara hukum berdasarkan pemenuhan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, asas konsensualisme dalam Pasal 1457 KUHPerdata, serta terpenuhinya unsur tunai dan riil menurut hukum adat yang diadopsi hukum pertanahan nasional. Ketiadaan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya merupakan hambatan administratif yang tidak menggugurkan keabsahan materiil transaksi. Adapun perlindungan hukum terhadap pembeli atau ahli warisnya diwujudkan melalui pengakuan kedudukan hukum ahli waris, pengkualifikasian tindakan penjual sebagai perbuatan melawan hukum, serta putusan pengadilan yang menetapkan ahli waris sebagai pemilik sah dan memberikan kewenangan balik nama sepihak tanpa kehadiran penjual di Kantor Pertanahan.
- References
-
Adistia, Meisya. "Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli." Unes Law Review 6, no. 3 (2024): 8015–25.
Amir, Irdayanti. "Status Hak Atas Yang Diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Sebelum Developer Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)." Indonesian Notary 4, no. 1 (2022): 1–18.
Arifin, and Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." Jurnal Ius Constituendum 5, no. April (2020): 63–75.
Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, and Fauzi Hidayat. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata." Jurnal Penelitian Serambi Hukum 16, no. 01 (2023): 138–43.
Larasati, Fadhila Restyana, and Mochammad Bakri. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pada Putusan Hakim Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik." Jurnal Konstitusi 15, no. 4 (2018): 805–25.
Mumtaz, Talitha, and Sri Widyawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Sengketa Penguasaan Tanah." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 5, no. 4 (2025): 2669–80.
Murni, Christiana Sri. "Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat." Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2018): 680–92.
Peraturan Pemerintah RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, no. 1 (2004): 1–5.
Prasetyo, Panji. "Perlindungan Hukum Jual-Beli Tanah Dibawah Tangan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penjual (Putusan Pengadilan Negeri No. 1/PDT.G/2020/PN SNG)." Indonesian Notary 3, no. 1 (2021): 807–33.
Rahman, Arief, Wiwiek Wahyuningsih, Shinta Andriyani, and Diman Ade Mulada. "Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah." Jurnal Fundamental Justice 6, no. 1 (2025): 101–16.
Ridodi, Muhammad Adha. "Batasan Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Tanah." Lambung Mangkurat Law Journal, 2017, 40–52.
Rizqareka, Cinta, Erina Nur Afifa, Rania Syifa Busroni, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Antara Penjual Dan Pembeli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459/K/Pdt/2020)." Media Hukum Indonesia (MHI) 4, no. 1 (2025): 96–102.
Schmidt, Jan Peter. "Transfer of Property on Death and Creditor Protection: The Meaning and Role of ‘Universal Succession.’" Max Planck Private Law Research Paper, no. 18 (2017): 323–37.
Setiawan, Asta Tri, Sri Kistiyah, and Rofiq Laksamana. "Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Tanah Di Kawasan Transmigrasi." Jurnal Tunas Agraria 4, no. 1 (2021): 1–14.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2002.
Velisia, Michelle, and Hanafi Tanawijaya. "Keabsahan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Bawah Tangan Menurut Hukum Pertanahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 376/PDT.G/2017/PN.TNG)." Jurnal Hukum Adigama 4, no. 2 (2021): 1582–1605.
Wagirin, Teo Christoper Limbong. "Aspek Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dan Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Jual Beli Di Bawah Tangan." Jurnal Hukum & Pembangunan 4, no. 1 (2021): 1–19.
Yudhistira, Ferdian, and Krisnadi Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Atas Tanah Yang Belum Dibaliknamakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 389/Pdt.G/2023/PN Bks)." Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 3, no. 5 (2025): 462–66.
- Downloads
- Published
- 2026-07-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Perliyuda, ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DAN DENMARK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bayu Samudra, BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023: ANALISIS KRITIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DAN AKIBAT HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tamara Az Zahra Salsabila, Muhdi, Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.