AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER
- Authors
-
-
Muhafiddin Nezar Yusufi
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor -
Muhammad Alaudin Fathan Ghazy
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor -
Muhammad Hamzah Al Mustofa
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor
-
- Keywords:
- diskresi, pemerintah daerah, abuse of power, administrasi pemerintahan, hukum tata negara
- Abstract
- Diskresi pemerintah daerah merupakan kewenangan yang secara inheren melekat pada jabatan publik, namun batas normatifnya kerap bersifat elastis dan multitafsir. Di satu sisi, diskresi diperlukan sebagai instrumen efisiensi administratif untuk merespons dinamika lokal yang tidak selalu terantisipasi oleh regulasi. Di sisi lain, fleksibilitas tersebut membuka celah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga. Artikel ini menganalisis ambiguitas normatif diskresi pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif. Penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan standar proporsionalitas yang tegas, lemahnya pengawasan internal APIP, dan minimnya literasi hukum pejabat daerah menjadi tiga faktor utama yang mengubah diskresi dari instrumen efisiensi menjadi celah abuse of power. Artikel ini menawarkan reformasi kerangka normatif melalui prinsip necessity, proportionality, dan akuntabilitas prosedural sebagai parameter pembatas diskresi yang konstitusional.
- References
-
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah.
Buku
Atmosudirdjo, Prayudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
Konijnenbelt, W. dan H.D. van Wijk. Hoofdstukken van Bestuursrecht. Amsterdam: Vuga, 1999.
Marbun, SF. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa, 2009.
Jurnal
Hardjasoemantri, Koesnadi. "Hukum Tata Lingkungan dan Diskresi Administrasi." Jurnal Hukum dan Pembangunan 22, no. 3 (1992): 201-218.
Sadjijono. "Bab-Bab Hukum Administrasi." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 18, no. 1 (2011): 1-25.
Tjandra, W. Riawan. "Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa." Mimbar Hukum 23, no. 2 (2011): 376-391.
1 Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2 Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK: data modus korupsi berdasarkan jenis tindak pidana, diolah dari berbagai tahun penerbitan.
3 Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan penafsiran MK dalam Putusan Nomor 004/PUU-I/2003.
4 H.D. van Wijk dan W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van Bestuursrecht (Amsterdam: Vuga, 1999), hlm. 132.
5 Konsep détournement de pouvoir berkembang dari yurisprudensi Conseil d'État Prancis sejak putusan Pariset (1875).
6 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Bundesrepublik Deutschland, Pasal 40.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nurhikmah Rahmadani, Nur Salsabila, Irsyad Dhahri Samad, Negosiasi, Hukum dan Kekuasaan dalam Diplomasi: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Diplomatik dan Implikasinya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayladiva Hasan, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Asnawi, Sitti Zulfaa, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN PEMUDA WNI KORBAN ONLINE SCAM DI KAMBOJA: PERAN KBRI PHNOM PENH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aril Hamsah, Tiwah Nur Alifta Asfaril, Muh Mufli Khairan, Irsyad Dahri, PENYELESAIAN SENGKETA DIPLOMATIK MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.