AKTA RUPS SEBAGAI INSTRUMEN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KORPORASI: ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TPPU
- Authors
-
-
Dicky Toti Gunawan Gea
Universitas SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- “Akta RUPS” “Notaris” “Tindak Pidana Pencucian Uang” “Transaksi Korporasi” “Pencegahan TPPU”
- Abstract
- Perkembangan transaksi korporasi yang semakin kompleks membuka peluang terjadinya penyalahgunaan instrumen hukum untuk kepentingan tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu instrumen hukum yang berpotensi disalahgunakan adalah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memiliki kekuatan legitimasi dalam perubahan struktur perseroan, seperti perubahan komposisi pemegang saham, pengangkatan direksi, dan peningkatan modal. Kondisi tersebut menjadikan akta RUPS berpotensi digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana melalui mekanisme transaksi korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akta RUPS dapat digunakan sebagai instrumen TPPU dalam transaksi korporasi serta menganalisis peran notaris dalam mencegah penyalahgunaan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta RUPS memiliki potensi disalahgunakan dalam tahapan layering dan integration pada skema pencucian uang, terutama melalui perubahan struktur kepemilikan saham dan penyamaran beneficial ownership. Dalam konteks tersebut, notaris memiliki peran strategis sebagai gatekeeper melalui penerapan prinsip kehati-hatian, verifikasi identitas para pihak, serta pengenalan terhadap tujuan transaksi. Namun, peran preventif tersebut tetap berada dalam batas kewenangan jabatan notaris yang berfokus pada pemeriksaan formal dan tidak sampai pada pembuktian kebenaran materiil seluruh transaksi para pihak.
- References
-
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.
Buku
Adjie, Habib. 2022. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama.
Adjie, Habib. 2021. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama.
Arief, Barda Nawawi. 2023. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Chazawi, Adami. 2023. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Harahap, M. Yahya. 2021. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
Husein, Yunus. 2022. Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Rajawali Pers.
Kristiana, Yudi. 2015. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media.
Budiono, Herlien. 2020. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Jurnal
Budiman, Maman. 2023. ‘Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Notaris dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang’, Jurnal Litigasi, 24(2): 299–321.
Dhaneswara, Aganita. 2020. ‘Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas’, Lex Renaissance, 5(1): 137–154.
Fadhilla, Dhia Savira, Mohammad Arief Amrullah, dan Ainul Azizah. 2025. ‘Notary’s Obligations to Prevent Suspicious Financial Transactions in Money Laundering Crimes’, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 8(1): 8602–8616.
Fransisca, Lydia, dan Eli Rahman. 2025. ‘Kompleksitas Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa’, Notary Journal, 6(1).
Navisa, Fitria Dewi. 2025. ‘The Relationship Between Notaries and Money Laundering Crimes’, Progressive Law Review, 7(1): 12–23.
Prapita Sari, Depi, dan Yoyo Arifardhani. 2025. ‘The Notary’s Influential Position in Preventing Money Laundering’, International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 5(2).
Chusmayanti, Amalia Destyna, Budi Parmono, dan Sunardi. 2026. ‘Notary’s Obligation to Attach Suspicious Financial Transactions as a Form of Money Laundering’, Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial, 14(4).
- Downloads
- Published
- 2026-07-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zahra Jayanti, Trio Adi Wijaya, Shevriyo Haikal Ramadhan, Adhitya Supriyanto, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SEKTOR PERIKANAN: Studi Kasus KM Awindo 2A dan Implikasinya terhadap Perlindungan Awak Kapal Perikanan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Sabrina Dhiya Anindita, Aliya Nashwa Nurkhalis, Siti Kurnia Kholipah, Anggraeni Ranti Sarifah, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Penguatan Nilai-Nilai Akhlak dan Integritas dalam Perspektif Hukum Islam , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adhilla Dinda Putri, Erna Dewi, Dona Raisa Monica, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, OPTIMALISASI PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DIGITAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indra Kurniawan, TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiurma Huyasima, Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Prameswari Wirasmara, Raisya Shafa Qotrunada, Ditia Prabandari Laras Ati, Safa Manohara Khahira Putri, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM (LEX CERTA) DAN JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM UUD 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliana Margaretta Hutajulu, Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sehat Saputra Tampubolon, Fadly Aulia Hafiz Sitompul, JARIMAH HUDUD DALAM HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.