AKTA RUPS SEBAGAI INSTRUMEN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KORPORASI: ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TPPU
- Authors
-
-
Dicky Toti Gunawan Gea
Universitas SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- “Akta RUPS” “Notaris” “Tindak Pidana Pencucian Uang” “Transaksi Korporasi” “Pencegahan TPPU”
- Abstract
- Perkembangan transaksi korporasi yang semakin kompleks membuka peluang terjadinya penyalahgunaan instrumen hukum untuk kepentingan tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu instrumen hukum yang berpotensi disalahgunakan adalah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memiliki kekuatan legitimasi dalam perubahan struktur perseroan, seperti perubahan komposisi pemegang saham, pengangkatan direksi, dan peningkatan modal. Kondisi tersebut menjadikan akta RUPS berpotensi digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana melalui mekanisme transaksi korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akta RUPS dapat digunakan sebagai instrumen TPPU dalam transaksi korporasi serta menganalisis peran notaris dalam mencegah penyalahgunaan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta RUPS memiliki potensi disalahgunakan dalam tahapan layering dan integration pada skema pencucian uang, terutama melalui perubahan struktur kepemilikan saham dan penyamaran beneficial ownership. Dalam konteks tersebut, notaris memiliki peran strategis sebagai gatekeeper melalui penerapan prinsip kehati-hatian, verifikasi identitas para pihak, serta pengenalan terhadap tujuan transaksi. Namun, peran preventif tersebut tetap berada dalam batas kewenangan jabatan notaris yang berfokus pada pemeriksaan formal dan tidak sampai pada pembuktian kebenaran materiil seluruh transaksi para pihak.
- References
-
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.
Buku
Adjie, Habib. 2022. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama.
Adjie, Habib. 2021. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama.
Arief, Barda Nawawi. 2023. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Chazawi, Adami. 2023. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Harahap, M. Yahya. 2021. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
Husein, Yunus. 2022. Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Rajawali Pers.
Kristiana, Yudi. 2015. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media.
Budiono, Herlien. 2020. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Jurnal
Budiman, Maman. 2023. ‘Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Notaris dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang’, Jurnal Litigasi, 24(2): 299–321.
Dhaneswara, Aganita. 2020. ‘Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas’, Lex Renaissance, 5(1): 137–154.
Fadhilla, Dhia Savira, Mohammad Arief Amrullah, dan Ainul Azizah. 2025. ‘Notary’s Obligations to Prevent Suspicious Financial Transactions in Money Laundering Crimes’, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 8(1): 8602–8616.
Fransisca, Lydia, dan Eli Rahman. 2025. ‘Kompleksitas Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa’, Notary Journal, 6(1).
Navisa, Fitria Dewi. 2025. ‘The Relationship Between Notaries and Money Laundering Crimes’, Progressive Law Review, 7(1): 12–23.
Prapita Sari, Depi, dan Yoyo Arifardhani. 2025. ‘The Notary’s Influential Position in Preventing Money Laundering’, International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 5(2).
Chusmayanti, Amalia Destyna, Budi Parmono, dan Sunardi. 2026. ‘Notary’s Obligation to Attach Suspicious Financial Transactions as a Form of Money Laundering’, Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial, 14(4).
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Refania Varetta Sugiarto, Yayu Anggraeni, Daniel Pius Sinaga, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amelia Fadhillah Ranti, Erna Dewi, Budi Riski Husin, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TENGGANG WAKTU SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN : ANALISIS UNSUR TEMPORAL DALAM PASAL 459 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas, TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BERDASARKAN UU KESEHATAN NO. 17/2023 DAN UU NARKOTIKA NO. 35/2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Lestari, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, PERSAMAAN DAN PERBEDAAN REHABILITASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN JEPANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tamara Az Zahra Salsabila, Muhdi, Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghina Nabila, Kms. M. Galfadillah Akbar Zabril, MICROSEISMIC MONITORING SYSTEM DAN ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY DALAM MEKANISME PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN ILEGAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.