TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG)

Authors

  • Juliansyah Prayoga

    Universitas Pamulang
    Author

  • Muhammad Bagus Khoirunas

    Universitas Pamulang
    Author
DOI:
https://doi.org/10.2238/azwpzy11
Keywords:
Onrechtmatige Overheidsdaad, Mediasi Peradilan, Akta Perdamaian
Abstract
Penyelenggaraan infrastruktur jalan merupakan kewajiban absolut negara hukum kesejahteraan (welfare state) dalam menjamin keselamatan dan mobilitas warga negaranya. Namun, fakta menunjukkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh kerusakan jalan, yang secara hukum mengonstruksikan kelalaian pemerintah sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). Kajian normatif ini menganalisis secara mendalam preseden hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Pandeglang pada 7 April 2026, di mana sengketa perdata gugatan jalan rusak yang diajukan oleh seorang pengemudi ojek (M. Al Amin Maksum) melawan Gubernur Banten dan entitas pemerintahan lainnya, berhasil diselesaikan melalui instrumen mediasi. Sengketa yang bermula dari insiden kecelakaan lalu lintas fatal ini bergeser dari sekadar tuntutan ganti rugi materiil individual menjadi instrumen litigasi kepentingan publik. Kesepakatan damai yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., menghasilkan komitmen penganggaran perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang senilai Rp100 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), kajian ini membedah elemen pertanggungjawaban perdata penyelenggara jalan, efektivitas paradigma mediasi dalam mengintervensi kebijakan publik, serta keabsahan dan kekuatan eksekutorial Akta Perdamaian (Acta van Dading) dalam mengikat keuangan daerah. Temuan dari kajian ini mengafirmasi bahwa instrumen mediasi peradilan mampu menginkorporasikan keadilan restoratif perdata dengan akuntabilitas hukum administrasi negara secara komprehensif.
References

Buku, Jurnal, dan Literatur Akademik:

• (• Agustina, Rosa. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.)Basah, Sjachran. (1992). Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni.

• Badrulzaman, Mariam Darus. (1983). KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.

• Harahap, M. Yahya. (2006). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

• Indroharto. (1993). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

• Lotulung, Paulus Effendi. (2013). Lintasan Sejarah Dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta.

• Rahmadi, Takdir. (2010). Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

• (• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek))Herziene Inlandsche Reglement (HIR), khususnya Pasal 130.

• (Jalan.)Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

• Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

• Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

• Peraturan Gubernur Banten terkait Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Karya yang dikutip

1. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Atas Kelalaian Yang Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Di Semarang Fathima Najma Zahira G, diakses Mei 15, 2026, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/4991/3421

2. BAB I - BPHN, diakses Mei 15, 2026, https://bphn.go.id/data/documents/perbuatan_melawan_hukum_oleh_penguasa_dalam_era_otonomi_daerah.pdf

3. Zalfa Regita Saputry - Digilib Unila, diakses Mei 15, 2026, https://digilib.unila.ac.id/78611/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

4. perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) sebagai objek sengketa tata usaha negara - Repository | Universitas Hasanuddin, diakses Mei 15, 2026, https://repository.unhas.ac.id/45439/2/B013191033_disertasi_09-10-2024%201-2%28FILEminimizer%29.pdf

5. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Berdasarkan ..., diakses Mei 15, 2026, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188232&val=6466&title=Pertanggungjawaban%20Pidana%20Penyelenggara%20Jalan%20Berdasarkan%20Undang-undang%20Nomor%2022%20Tahun%202009%20Tentang%20Lalu%20Lintas%20dan%20Angkutan%20Jalan

6. Lex Privatum Vol.XI/No.2/Mar/2023 ... - eJournal Unsrat, diakses Mei 15, 2026, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46823/41802

7. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung proses pembangun - Universitas Brawijaya, diakses Mei 15, 2026, https://repository.ub.ac.id/111258/1/SKRIPSI.pdf

8. 18 BAB II BENTUK DAN JENIS SANKSI YANG BISA DIKENAKAN TERHADAP PENGENDARA MOBIL TERSEBUT DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM MENY - Repository - UNAIR, diakses Mei 15, 2026, https://repository.unair.ac.id/11062/8/8.%20Bab%202.pdf

9. PN Pandeglang Berhasil Damaikan Sengketa Jalan Rusak di Banten - Dandapala, diakses Mei 15, 2026, https://dandapala.com/article/detail/pn-pandeglang-berhasil-damaikan-sengketa-jalan-rusak-di-banten

10. | 19 PROBLEMATIK PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA (Studi Kritis T - Journal of Widya Mataram University, diakses Mei 15, 2026, https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/79/85

11. PERKEMBANGAN DOKTRIN PERBUATAN ... - Jurnal Untirta, diakses Mei 15, 2026, https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/download/4818/3462

12. Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau - E-Journal Bunda Media Grup, diakses Mei 15, 2026, https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/download/60/58

13. Jurnal Private Law, University of Mataram Perbuatan Melawan HukuM DalaM Perjanjian bangun, guna, SeraH UnlawfUl acts In the BUIl, diakses Mei 15, 2026, https://jurnal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/download/9489/4845/34645

14. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA ..., diakses Mei 15, 2026, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1218&context=dharmasisya

15. REFORMULASI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAH, diakses Mei 15, 2026, https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/download/119/130/229

16. Perbuatan Melawan Hukum - Jurnal Transformasi Administrasi, diakses Mei 15, 2026, https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/download/79/40/72

17. ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM - Awang Long Law Review, diakses Mei 15, 2026, https://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/1466/880

18. Mediasi - Pengadilan Negeri Sengkang, diakses Mei 15, 2026, https://www.pn-sengkang.go.id/hukum/mediasi.html

19. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan - Djkn.kemenkeu.go.id, diakses Mei 15, 2026, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/17668/Peraturan-Mahkamah-Agung-Perma-Nomor-1-Tahun-2016-Mediasi-sebagai-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-di-Pengadilan.html

20. analisis yuridis kekuatan mengikat akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa hak milik - Jurnal Media Akademik (JMA), diakses Mei 15, 2026, https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/3189/2516/9133

21. i SKRIPSI PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM Oleh: SUMARNI 6181 - Ummat Repository, diakses Mei 15, 2026, https://repository.ummat.ac.id/4799/1/COVER-BAB%20III.pdf

22. PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEDIASI ANTARA PT. ABLE COMMODITIES INDONESIA DENGAN WARGA SEKITAR DALAM HAL PELAKSANAAN CORPORATE - Repository UMA, diakses Mei 15, 2026, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15848/2/178400317%20-%20Imam%20Agung%20Dirgantara%20-%20Fulltext.pdf

23. PENYELESAIAN KONFLIK TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN ALTERNATIF (STUDI KASUS PEMBEBASAN TANAH DI DESA MEKARSARI) - JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, diakses Mei 15, 2026, https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/download/210/163/830

24. Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian ..., diakses Mei 15, 2026, https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/5024

25. Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan - Journal UII, diakses Mei 15, 2026, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/3862/3441/5524

26. SKRIPSI Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan OLEH : AS - CORE, diakses Mei 15, 2026, https://core.ac.uk/download/pdf/141541634.pdf

27. Prosedur Pendaftaran Perdamaian di Luar Pengadilan, diakses Mei 15, 2026, https://www.pn-lahat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=560:prosedur-pendaftaran-perdamaian-di-luar-pengadilan&catid=81&Itemid=1173

28. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pe - Scholar UNAND, diakses Mei 15, 2026, http://scholar.unand.ac.id/488869/6/BAB%20AKHIR.pdf

29. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERA, diakses Mei 15, 2026, https://jdih.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/2022pg0036035_1679642650.pdf

30. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TE - JDIH Provinsi Banten, diakses Mei 15, 2026, https://jdih.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/2023pg0036006_1692353159.pdf

31. EKSEKUSI - Pengadilan Negeri Karanganyar, diakses Mei 15, 2026, https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi

32. Prosedur Eksekusi - Pengadilan Tinggi Bandung, diakses Mei 15, 2026, https://pt-bandung.go.id/prosedur-eksekusi.html

Cover Image
Downloads
Published
2026-07-04
Issue
Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Section
Articles

How to Cite

TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG). (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(9). https://doi.org/10.2238/azwpzy11

Similar Articles

51-60 of 70

You may also start an advanced similarity search for this article.