Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi

Vol. 25 No. 11 (2026): Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, ISSN 3025-9495
Articles

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENDUKUNG VERIFIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PDF
  • Istifarin,
  • Rida Perwita Sari
Istifarin
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
Rida Perwita Sari
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
DOI: https://doi.cibangsa.org/DOI-2026-625

Published 2026-10-24

Keywords

  • efektivitas,
  • Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),
  • verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM),
  • pengelolaan keuangan daerah

How to Cite

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENDUKUNG VERIFIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. (2026). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 25(11). https://doi.cibangsa.org/DOI-2026-625

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan sistem digital dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu contohnya adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang membantu dalam verifikasi Surat Perintah Pembayaran sebagai langkah penting sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas SIPD dalam mendukung verifikasi SPM pada pengelolaan keuangan daerah. Penulisan ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder mengenai jumlah SPM dari tanggal 17 Desember hingga 31 Desember 2025, yang didukung dari hasil observasi terhadap proses verifikasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan indikator jumlah SPM yang diverifikasi, rata-rata waktu penyelesaian, serta tingkat gangguan sistem melalui tabel perhitungan manual. Hasil analisis menunjukkan bahwa SIPD berhasil memfasilitasi verifikasi 2.956 dokumen SPM, dengan rata-rata 246 SPM yang diterima per hari. Kapasitas verifikasi rata-rata mencapai 141 SPM per hari, sehingga dibutuhkan waktu 21 hari untuk memverifikasi seluruh dokumen. Selama periode tersebut, diperkirakan terjadi 7-8 kali gangguan sistem, atau sekitar 35,7% dari total hari verifikasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa SIPD telah efektif dalam mendukung kelancaran proses verifikasi SPM. Namun, efektivitasnya dalam hal kecepatan pemrosesan dan keandalan sistem masih perlu ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia.
PDF

References

  1. [1] Anjali, K. T., Ubaidillah, M., & Wastu, Y. K. (2025). Verifikasi Surat Perintah Membayar (Spm) Dan Rekonsiliasi Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Bpkad Jember. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(3), 820–826. https://doi.org/10.59435/Menulis.V1i3.197
  2. [2] Bau, A. F. U., Manafe, H. A., & Timuneno, A. Y. W. (2025). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Rote Ndao. Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global (Aeppg), 2(3), 123–130. https://doi.org/10.61132/Aeppg.V2i3.1442
  3. [3] Eman, J., Pakaya, L., & Wuryandini, A. (2022). Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda. Jambura Accounting Review, 3(1), 23–36.
  4. [4] Faisal, H. (2025). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bappenas Working Papers, 8(3), 460–484. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411
  5. [5] Fitriani, I. N., & Paulina, E. (2026). Implementasi Modul Penatausahaan Keuangan Sipd: Efektivitas Dan Kendala Dalam Penerbitan Sp2d Di Bpkad Kabupaten Sukabumi. Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Nusantara (Jeama), 5(1), 41–46. https://doi.org/10.55338/Jeama.V5i1.674
  6. [6] Hasyim, M. A., & Ilham, R. (2025). Implementasi E-Government untuk Transparansi Laporan Keuangan di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN), 5(2), 1321–1328. https://doi.org/10.54082/jupin.1495
  7. [7] Hidayat, R., Biroum B., R., & Sion, H. (2025). Implementasi Kebijakan Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Keuangan Di Kabupaten Kotawaringin Barat. Journal Publicuho, 8(1), 471–492. https://doi.org/10.35817/Publicuho.V8i1.686
  8. [8] Ismail, A. V., Morasa, J., & Datu, C. (2023). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 18(3), 192–201.
  9. [9] Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 4(4), 460–468. https://doi.org/10.31933/Jimt.V4i4
  10. [10] Maharani, M., Fanida, E. H., Meirinawati, & Oktariyanda, T. A. (2026). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Aspek Tata Usaha Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya. Publika, 14(1), 1–10.
  11. [11] Maulani, A., Anshori, M. I., & Andriani, N. (2024). Inovasi Teknologi Dalam Pemerintahan: Implementasi Sipd Sebagai Alat Untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), 7(2), 1415–1422. https://doi.org/10.54371/Jiip.V7i2.3858
  12. [12] Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., & Saputra, I. N. A. (2025). Peran Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan Systematic Literature Review. Journal Of Governance And Public Administration (Jogapa), 3(1), 128–138.
  13. [13] Pratommi, M. W., Muhsyaf, S. A., & Isnawati. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (RISMA), 3(4). https://doi.org/10.29303/risma.v3i4.955
  14. [14] Rahmawati, E., Sonita, S., Kholid, A. W. N., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 12(2), 346–359.
  15. [15] Santoso, I. A. P. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. Indonesian Journal of Public Administration Review, 2(3), 10. https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004
  16. [16] Sasmita Dewi, Y. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sebagai Pilar Good Governance: Refleksi Tata Kelola Pemerintah Daerah. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 23(1), 53–63. https://doi.org/10.46730/jiana.v23i1.8247
  17. [17] Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 7(4), 193–208.
  18. [18] Sobandi, A., Febrianto, A. S., & Herdiant, D. S. (2023). Studi Literatur Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah. Manajerial: Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi, 22(1), 125–134. https://doi.org/10.17509/Manajerial.V22i1
  19. [19] Subhan, S., & Sartika, I. (2025). Tantangan dan Strategi Implementasi SPBE dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(6), 4648–4656.
  20. [20] Susniwati, Ardiyansah, & Sukorina, D. (2025). Good Governance di Era Digital: Studi Kasus Implementasi E-Government di Indonesia. PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 8(1), 220–234. https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.277

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.