ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN ILEGAL: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Abstract

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) memunculkan ancaman serius berupa kerusakan ekologis dan kerugian negara akibat lemahnya tata kelola pertambangan di tingkat tapak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pengawasan serta penegakan hukum perizinan pertambangan ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengadaptasi pendekatan PRISMA. Berdasarkan hasil sintesis literatur, ditemukan bahwa kebijakan sentralisasi perizinan ke pemerintah pusat justru membatasi kewenangan pengawasan pemerintah daerah, sehingga memperburuk kerusakan lingkungan dan eskalasi pelanggaran. Selain itu, penegakan hukum yang kaku dan formalistik terbukti kurang efektif karena lebih sering memidanakan penambang subsisten yang terdesak faktor kemiskinan, namun gagal menjerat korporasi dan aktor pemodal utama (beneficial owner). Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif. Pemerintah disarankan untuk menerapkan instrumen Hukum Progresif, mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis masyarakat, serta mengedepankan pembinaan melalui rasionalisasi status tambang ilegal menjadi entitas pertambangan skala kecil yang legal dan ramah lingkungan.