Vol. 25 No. 8 (2026): Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, ISSN 3025-9495
Articles

Penyaluran Subsidi BBM dalam Mendukung Akuntabilitas Belanja Negara Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2021–2024

Diffa Adelina
Universitas Bina Sarana Informatika
Meli Sabila
Universitas Bina Sarana Informatika
Devi Nabila Dwiyanti
Universitas Bina Sarana Informatika

Published 2026-07-07

Keywords

  • Penyaluran subsidi BBM,
  • Akuntabilitas belanja negara,
  • Laporan realisasi Anggaran,
  • APBN,
  • Rasio Efektivitas

How to Cite

Penyaluran Subsidi BBM dalam Mendukung Akuntabilitas Belanja Negara Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2021–2024. (2026). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 25(8). https://doi.org/10.2238/eh9tj242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam mendukung akuntabilitas belanja negara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat periode 2021–2024. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif serta memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Pusat, laporan subsidi energi, dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Analisis dilakukan menggunakan rasio efektivitas dengan membandingkan realisasi terhadap anggaran, kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan penyaluran subsidi BBM dan akuntabilitas belanja negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas penyaluran subsidi BBM selama periode penelitian sebesar 104,96%, yang menunjukkan bahwa realisasi subsidi BBM secara umum sedikit melebihi anggaran yang ditetapkan akibat dinamika harga energi dan kebijakan subsidi pemerintah. Sementara itu, rata-rata rasio efektivitas belanja negara sebesar 100,40%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja negara relatif sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran subsidi BBM yang dikelola sesuai dengan perencanaan anggaran dapat mendukung akuntabilitas belanja negara serta memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan subsidi dalam pengelolaan APBN.

References

  1. [1] N. Nulailah and S. Syamsul, “Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya?,” JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi, vol. 7, no. 2, pp. 180–195, Oct. 2021, doi: 10.31289/jab.v7i2.5388.
  2. [2] Fika Nurul Ulya, “OJK: Perusahaan Terbuka Kini Wajib Melantai di Bursa Efek ,” Kompas.com.
  3. [3] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.”
  4. [4] CSIS Indonesia, “LAPORAN REFORMASI SUBSIDI ENERGI,” 2024.
  5. [5] MBA. , A. C. Prof Dr.Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik, 2018.
  6. [6] Prof. Dr. Sugiyono, METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D, 19th ed. Bandung: ALFABEYA,CV., 2019.
  7. [7] A. B. Febriana and M. Narastri, “ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) UNTUK MENILAI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya),” Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, vol. 1, no. 3, pp. 160–173, Jul. 2023, doi: 10.59059/maslahah.v1i3.
  8. [8] E. Aprilia Putrinata and Y. Army Nurcahya, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran pada Tingkat Sub Kegiatan di Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2025,” Maret, vol. 02, no. 3, pp. 507–511, Mar. 2026, [Online]. Available: https://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp
  9. [9] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “LKPP Financial Report of Central Government of 2021 (AUDITED),” 2022.
  10. [10] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “LKPP Financial Report of Central Government of 2022 (AUDITED),” 2023.
  11. [11] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “LKPP Financial Report of Central Government 2023 (AUDITED),” 2024.
  12. [12] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “LKPP Financial Report Of The Central Government 2024 (AUDITED),” 2025.