PERAN DEFISIT ANGGARAN SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTER-CYCLICAL DALAM MENJAGA STABILITAS EKONOMI

Abstract

This study analyzes the implementation of the APBN as a fiscal policy instrument through the budget deficit as a counter-cyclical mechanism, and evaluates the role of government accounting in maintaining macroeconomic stability and public accountability. Using a qualitative descriptive approach with content analysis of official secondary data, including audited Central Government Financial Statements (LKPP), the APBN Law, and macroeconomic data from Statistics Indonesia (BPS), this study finds that the 2024 APBN deficit of Rp509.16 trillion (2.30% of GDP) and the 2025 deficit target of Rp616.20 trillion are legally valid fiscal strategies, controlled below the statutory limit of 3% of GDP (distinct from the 60% of GDP debt-to-GDP ceiling). This policy indicates a counter-cyclical fiscal role, with productive spending of Rp3,359.76 trillion suggesting a stabilization function amid slowing market cycles. Net financing dominated by Government Securities (SBN) of Rp450.73 trillion (81.23%) is managed through full disclosure in LRA, LO, and CaLK reports evaluated under the Value for Money principle. The study concludes that the budget deficit, when transparently managed within fiscal discipline, functions as an accountable policy instrument rather than a sign of financial failure. Penelitian ini menganalisis implementasi APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal melalui defisit anggaran sebagai mekanisme counter-cyclical, serta mengevaluasi peran sistem akuntansi pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis konten terhadap data sekunder resmi, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) audited, Undang-Undang APBN, dan data makroekonomi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi defisit APBN 2024 sebesar Rp509,16 triliun (2,30% PDB) dan target defisit 2025 sebesar Rp616,20 triliun merupakan strategi fiskal aktif yang sah secara hukum dan terkendali di bawah batas 3% PDB. Kebijakan ini mengindikasikan peran counter-cyclical yang konsisten dengan fungsi stabilisasi fiskal, didukung realisasi belanja produktif 2024 sebesar Rp3.359,76 triliun. Pembiayaan neto yang didominasi SBN neto senilai Rp450,73 triliun (81,23%) dikelola melalui pengendalian arus kas internal. Akuntabilitas dipenuhi melalui pengungkapan penuh pada laporan LRA, LO, dan CaLK berdasarkan prinsip Value for Money. Kesimpulannya, defisit anggaran bukan indikator kegagalan keuangan, melainkan instrumen kebijakan yang akuntabel apabila dikelola melalui mekanisme akuntansi pemerintahan yang kredibel demi menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang.