PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SEKTOR PERIKANAN: Studi Kasus KM Awindo 2A dan Implikasinya terhadap Perlindungan Awak Kapal Perikanan
- Authors
-
-
Zahra Jayanti
Universitas PancasilaAuthor -
Trio Adi Wijaya
Universitas PancasilaAuthor -
Shevriyo Haikal Ramadhan
Universitas PancasilaAuthor -
Adhitya Supriyanto
Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- Tindak Pidana Perdagangan Orang, Awak Kapal Perikanan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Perlindungan Korban, KUHAP 2025
- Abstract
- Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan 21 calon Awak Kapal Perikanan (AKP) KM Awindo 2A merupakan representasi nyata dari praktik eksploitasi pekerja yang terstruktur dan sistematik di sektor perikanan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dakwaan TPPO dalam perkara Nomor 171–173/Pid.Sus/2026/PN Dps, mengidentifikasi pola perekrutan ilegal yang melibatkan korporasi, aparat penegak hukum, dan calo tenaga kerja, serta mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini menemukan bahwa: (1) dakwaan JPU telah mencakup unsur-unsur TPPO secara komprehensif berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007; (2) terdapat jaringan perekrutan ilegal yang melibatkan PT Awindo International, calo, dan oknum aparat; (3) penerapan KUHAP 2025 (UU No. 20 Tahun 2025) menutup kemungkinan penyelesaian melalui restorative justice; serta (4) pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dikedepankan untuk mencegah impunitas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan rekrutmen AKP dan penegakan hukum yang berperspektif korban.
- References
-
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Dakwaan Perkara Nomor 171/Pid.Sus/2026/PN Dps atas nama terdakwa I Putu Setyawan.
Dakwaan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2026/PN Dps atas nama terdakwa Iwan.
Dakwaan Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2026/PN Dps atas nama terdakwa Titin Sumartini, Refdiyanto, dan Jaja Sucharja.
TANGKAP. (2026, 12 Februari). Pernyataan Pers: 21 Calon AKP Diduga Jadi Korban TPPO, TANGKAP Dorong Pengadilan Bongkar Jaringan Perekrutan Ilegal. Denpasar.
Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/591/VIII/2025/SPKT/POLDA BALI tertanggal 23 Agustus 2025.
Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2013). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
International Labour Organization (ILO). (2020). Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in the Fishing Industry. Geneva: ILO.
Environmental Justice Foundation (EJF). (2023). Blood and Water: Human Rights Abuse in the Global Seafood Industry. London: EJF.
Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya. Jakarta: Kencana.
Muladi & Priyatno, Dwidja. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana.
Harkrisnowo, Harkristuti. (2010). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan. Jurnal Legislasi Indonesia, 7(1), 10–15.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. (2022). Laporan Pemantauan: Keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.
Tungpuchayakul, Patima & Bhoola, Urmila. (2020). Forced Labour in Fishing: A South-East Asian Perspective. International Labour Review, 159(2), 213–231.
Eddyono, Supriyadi Widodo dkk. (2021). Menguji Efektivitas Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: ICJR.
Rawasita, Reny. (2022). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perlindungan Korban TPPO. Jurnal Hak Asasi Manusia, 13(2), 115–130.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiurma Huyasima, Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN BERULANG DALAM RELASI PERSONAL: STUDI KASUS TAUFIK HIDAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hermin Furlinda, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DISERTAI PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ribinayla Ribinayla, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA 20 TAHUN TERHADAP PELAKU CONCURSUS REALIS DENGAN KORBAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 171/PID.B/2022/PN.GDT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliana Margaretta Hutajulu, Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisanul Hal.A. Panggabean1*, Bintang Putra Cakti2, Daman Huri3, Fazar Ramadhan4, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.