AMANDEMEN KONSTITUSI MENUJU RAKYAT KEMBALI BERDAULAT
- Authors
-
-
Rinto Setiyawan
Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, MalangAuthor -
Alessandro Rey Nearson
Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, JakartaAuthor -
Prayogi Restia Saputra
Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, MalangAuthor
-
- Keywords:
- amandemen konstitusi, kedaulatan rakyat, referendum, partisipasi publik, legitimasi konstitusional
- Abstract
- Artikel ini menganalisis dasar konstitusional gagasan amandemen kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan titik berat pada perubahan kedaulatan rakyat dari pengakuan normatif menjadi keterlibatan nyata dalam proses perubahan konstitusi. Penelitian ini mengembangkan argumentasi normatif mengenai rekonstruksi ketatanegaraan dengan membedakan gagasan pembaruan dari ketentuan hukum positif yang sedang berlaku. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, khususnya terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, prinsip partisipasi bermakna dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta literatur mutakhir mengenai perubahan konstitusi. Analisis menemukan kesenjangan legitimasi demokratis: kedaulatan dinyatakan berada di tangan rakyat, tetapi keputusan perubahan UUD menurut hukum positif ditetapkan melalui MPR tanpa kewajiban referendum nasional. Artikel ini menawarkan desain reformasi bertahap berupa keterbukaan naskah perubahan, petisi konstitusional, forum deliberasi, dan referendum sebagai mekanisme pengesahan tambahan apabila lebih dahulu diberikan dasar konstitusional yang sah. Usulan MPR Rakyat, distingsi negara dan pemerintah, serta pengaman terhadap dominasi elite dan eksklusi warga juga dievaluasi secara kritis. Kebaruan kajian terletak pada perumusan prosedur perubahan yang operasional, partisipatif, dan melindungi kesetaraan hak, bukan pada anggapan bahwa referendum dengan sendirinya menjamin kedaulatan rakyat.
- References
-
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, naskah setelah perubahan keempat, terutama Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 . https://peraturan.bpk.go.id/
Fajri, M. Nurul. (2023). “Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” Jurnal Konstitusi, 20(1), 123–143. https://doi.org/10.31078/jk2017
Irlandi, Rino, dan Fitra Arsil. (2026). “Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Proses Perubahan Konstitusi di Indonesia.” Jurnal Konstitusi, 23(2), 237–261. https://doi.org/10.31078/jk2322
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diputus 25 November 2021. https://www.mkri.id/berita/mk-inkonstitusional-bersyarat%2C-uu-cipta-kerja-harus-diperbaiki-dalam-jangka-waktu-dua-tahun-17816
Rondonuwu, Partice. (2023). “Quo Vadis Amandemen Konstitusi: Kebijakan Hukum Partisipatif-Populis Versus Representatif-Elitis.” Hukum dan Demokrasi, 23(4), 228 –241. https://doi.org/10.61234/hd.v23i4.35
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku II: Sendi-Sendi/Fundamental Negara. https://mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septrian Azeri, Edra Satmaidi, Ilham Kurniawan Ardi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAN PILKADA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Ajeng Sri Haryanto, Joksan Benu, Erwin Syah, BATASAN KEDUDUKAN HUKUM AKTIF ANGGOTA TNI/POLRI DALAM JABATAN PUBLIK: ANALISIS FILOSOFIS PASKA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Zaki Munandar, Dimasrizal, M. Wira Anshori, Ian Pasaribu, EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK: STUDI KASUS DPRD KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdul Muhaimin F, Mayada Safalia, Moch Imam Chamdillah, Muhammad Mashuri, KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN DALAM IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN ASPIRASI PEMERINTAH DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.