EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT

Authors

  • Zuhda Maria Faradis

    Universitas Negeri Surabaya
    Author

  • Rahmanu Wijaya

    Universitas Negeri Surabaya
    Author
DOI:
https://doi.org/10.2238/t4ws9q09
Keywords:
Policy Evaluation, Spatial Planning, Building Construction Approval
Abstract
This study aims to evaluate the policy of the Surabaya City Department of Public Housing and Settlement Areas as well as Land in controlling spatial planning as an effort to improve public legal compliance based on the mandate of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings and Government Regulation Number 16 of 2021. The main problem in this research is the persistence of building construction violations without a Building Construction Approval permit that is not in accordance with land utilization. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through non-participant observation, documentation Renstra of 2021-2026, and in-depth interviews with key informants from two city spatial planning control staff, namely Mr. Nanda and Mrs. Echa. The theory used as an analytical tool is William N. Dunn's Policy Evaluation Theory which covers six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results show that the evaluation of city spatial planning control policies runs less efficiently. In field supervision, a shortage of department staff is still found, numbering only 15–20 people. The success of the policy is seen from the provision of retribution relief for low-income communities and the highly excellent utilization of technology. However, the oversight strategy is considered inappropriate because it is passive. Consequently, preventive oversight of constitutional law has not been fully realized.
References

ARTIKEL JURNAL

Agus, dkk. (2022), "Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dengan Menggunakan Aplikasi SIMBG di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022". Jurnal Perangkat Lunak, Vol.4, No.3, Oktober, Pages: 160-171.

Asep, dkk. (2024), "Kualitas Pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung Provinsi Lampung", Jurnal Media Birokrasi, Vol.6, No.2, Oktober, Pages: 140-156.

Dita Rohlia, dkk. (2023), "Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bukittinggi", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.1, Pages: 4518.

Fadhli, M. (2020). “Implementasi Manajemen Strategik Dalam Lembaga Pendidikan”, Continous Education: Journal of Science and Research, Vol.1, No.1, Pages: 240-251.

Farrah, dkk. (2022), "Kepastian Hukum Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam Penerbitan Usaha di Kota Surabaya", ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.7, Juni, Pages: 18.

Haromin, dkk. (2022), "Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat", Jurnal JISIPOL, Vol.6, No.2, April, Pages: 1-20.

Imroatul Azizah, dkk. (2019), "Identifikasi Permasalahan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Surabaya Melalui Surabaya Single Window", Jurnal Teknik ITS, Vol.8, No.1, Pages: C7-C12

Kindangen RR, (2018), "Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado", EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, Juli, Pages: 1-12.

Maret Priyatna. (2019), "Regulasi Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa yang Adil dan Makmur", Magister Hukum Udayana. Vol. 8, No. 3, September, Pages: 371-385.

Ponto, dkk. (2022), “Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Singkil Kota Manado (Studi Kasus di Kelurahan Kombos Timur). Jurnal Governance. Vol.2, No.1, Pages: 1-14.

Rifansyah. (2025), “Optimalisasi Izin PBG Rumah Tinggal: Studi Kasus Strategi Dinas Perumahan Rakyat di Kota Surabaya”, Journal Publicuho. Vol.8, No.3, August-October, Pages 1433-1442.

Sampebulu. (2020), "Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Bali", Mimbar Keadilan. Vol.12, No 2, Januari, Pages: 238-251.

Situngkir, R. (2021), "Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangungan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Vol.2, No.3, Oktober, Pages: 664-672.

Rosana Ellya. (2014), "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal TAPIs, Vol.10, No.1, Juni, Pages: 2-25.

Zulfirman, dkk. (2018), "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang", Jurnal Tomalebbi, Vol.5, No.2, Pages: 1-20.

Zulkarnain. (2016), "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Juli, Vol.1, No.1, Pages: 78-92.

BUKU

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). Sage Publications.

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali, 2002.

Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberti, 1981.

William H. Dunn, Penterjemah: Samudra Wibawa, dkk, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada

WEBSITE

Pemerintah Pusat. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. UU No. 28 Tahun 2002. Diakses online pada tanggal 24 april 2025.

Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang0Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PP No. 16 Tahun 2021. Diakses online pada tanggal 24 April 2025.

Kota Surabaya. (18 Februari 2025). Tak Memiliki Izin PBG, Delapan Bangunan disegel Satpol PP Surabaya. https://surabaya.go.id/id/berita/23442/tak-miliki-izin-pbg-delapan-bangunan-disegel-satpol-pp-surabaya. Diakses online pada tanggal 24 April 2025.

Kota Surabaya, Peraturan Wali Kota. (5 Juni 2023). Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya. https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4285. Diakses pada tanggal 16 Mei 2025.

Kota Pekalongan, DPUPR. (2025). SOP Prosedur Pendaftaran PBG. https://dpupr.pekalongankota.go.id/halaman/sop-prosedur-pendaftaran-pbg.html. Diakses online pada tanggal 5 Mei 2025.

Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya. (12 Juli 2024). Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4505. Diakses online pada tanggal 2 Mei 2026.

Kota Surabaya, Peraturan Walikota Surabaya. (27 Mei 2022). Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4338. Diakses online pada tanggal 5 Mei 2026.

Cover Image
Downloads
Published
2026-07-10
Issue
Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Section
Articles

How to Cite

EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(9). https://doi.org/10.2238/t4ws9q09

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.