OWNERSHIP OF LAND RIGHTS BY INDONESIAN CITIZENS IN TRANSNATIONAL MARRIAGES WITHOUT PRENUPTIAL AGREEMENTS
- Authors
-
-
Masayu Mahadewi Putri Hidayat
Universitas AirlanggaAuthor
-
- Keywords:
- Transnational Marriage; Land Ownership Rights
- Abstract
- Land ownership in Indonesia is closely connected to the principle of nationality under the Basic Agrarian Law, which limits ownership rights over land only to Indonesian citizens. This study examines the legal position of Indonesian citizens who enter into transnational marriages with foreign nationals without a separation of property agreement, particularly in relation to the ownership and transfer of land rights. The main issue arises from the intersection between the Marriage Law, which recognizes joint marital property, and the Basic Agrarian Law, which prohibits foreign nationals from holding ownership rights over land in Indonesia. This research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the absence of a separation of property agreement may create legal uncertainty for Indonesian citizens in transnational marriages, especially when land acquired during marriage is regarded as joint property containing a foreign ownership element. Therefore, legal protection and clear legal mechanisms are required to ensure that Indonesian citizens, particularly widows or divorced spouses, can retain and transfer land ownership rights without violating the nationality principle in Indonesian agrarian law.
- References
-
Adolf Huala, Aspek-Aspek Hukum Internasional dalam Hubungan Perdata, Bandung: Alumni, 2002.
Bella Fitria Ariyanti, ‘Perkawinan Campuran WNA Dan WNI Tanpa Perjanjian Nikah Mengenai Hak Atas Penjualan Tanah Penulis’ (2023) Volume 3 Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains.
Gautama Sudargo, Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedua, Bandung: Alumni, 1999.
Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008.
Lathifah Hanim, “Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran terhadap Hak atas Tanah di Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24 No. 2, 2017
R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1995.
, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1996.
Santoso Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana, 2014.
, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Surabaya, Universitas Airlangga, 2025.
Sumardjono Maria S.W., Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas, 2005.
Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Sri Wahyuni, “Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2016.
Yoga Nasa Prastyawan, ‘Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia,” MEDIA of LAW and SHARIA, 2021.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Elisabeth Cristina Purba, Awaludin Marwan, Ida Budhiati, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Toti Gunawan Gea, AKTA RUPS SEBAGAI INSTRUMEN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KORPORASI: ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TPPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pa'is Ihwal Rasid, DILEMA STATUS KEMITRAAN BURUH DIGITAL DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Aprianti Sendja Siahaan, Muhammad Nazril Ilham, Putri Ulandari, Widy Yolanda, Perawati, BAHASA INDONESIA SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.