ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA PADA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Nadia Aqilla, Taufit Hidayat Lombu, Krispinus Loin
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Surat berharga, perbankan, cek bilyet giro hukum dagang
- Abstract
- Dunia perbankan menjadi perantara bagi sektor riil dan sektor finansial di dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Didalam kegiatannya perbankan menghimpun dan menyalurkan dana-dananya dari masyarakat kemudian dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman uang. Memang dalam rangka kehidupan perbankan, baik itu nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana adalah sama pentingnya. Karena dari kedua sisi nasabah inilah bank dapat menjalankan roda usahanya. Dari nasabah penyimpan dana bank akan mendapatkan modal usaha, yang kemudian dari nasabah penerima dana itulah dana tersebut disalurkan dengan memperoleh keuntungan berupa bunga.. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Rumusan Masalah Bagaimanakah peranan surat berharga dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Bagaimanakah penempatan dana dalam bentuk surat berharga pada dunia perbankan. Berdasarkan hasil penelitian Bahwa peranan surat berharga pada sebuah bank tidak terlepas dari peran perbankan yang berfungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bahwa pada surat berharga didalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai yang objektif sehingga dapat diperjualbelikan. Hak yang merekat erat dimaksud dapat berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang. Dalam hubungan dengan praktek perbankan pengertian surat berharga di sini dibatasi dengan yang bersifat tagihan utang yang harus dibayarkan oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga tersebut.
- References
-
Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Tentang Surat Berharga, Alumni, Bandung, 1984.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
Djumhana Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM Yogyakarta, 1993.
Fuady Munir, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang undang No. 10 Tahun 1998 Buku 1, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Surat Berharga, Djambatan, Jakarta, 1994.
Iman Prayogo Suryohadibroto, Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 1996.
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1984.
Setijoprodjo Bambang, Perkembangan Surat Berharga Dalam Praktek Dan Pengaturannya, Elips Project, Jakarta, 1994.
Subekti R, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1979. Widjanarko, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Wesel Cek Dan Aksep Di Indonesia, Sumur, Bandung, 1992.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
- Downloads
- Published
- 2026-06-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nanda Rahmah Hidayanti, Reydhitta Innayu Dinata, Ghefira Muflihunnisas, Revana Khanza Azzahra, Ela Febby, Sawitri Yuli Hartati S., PENERAPAN ASAS AL-HURRIYAH (KEBEBASAN BERKONTRAK) DALAM KLAUSUL BAKU PEMBIAYAAN KONSUMEN: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andini Ayudia Pasha, Fadyah Nurul Zannah, Mhd. Gilang Rahmadan, Mhd. Zarzis, Muhammad Fadli Harahap, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Aisyah, ANALISIS EFEKTIVITAS EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH IDDAH, MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Hamidah, Glory Amanda Cristi, Raya Lintang Khoirunnisa, KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN HINDU BALI PASCA-KEPUTUSAN MUDP 2010 DALAM PUTUSAN PENGADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Mukti Nur Hidayat, Muchamad Iksan, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SARANA BARU KEJAHATAN TELEMATIKA: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, ANALISIS PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: KAJIAN TERHADAP REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.