ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA PADA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Nadia Aqilla, Taufit Hidayat Lombu, Krispinus Loin
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Surat berharga, perbankan, cek bilyet giro hukum dagang
- Abstract
- Dunia perbankan menjadi perantara bagi sektor riil dan sektor finansial di dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Didalam kegiatannya perbankan menghimpun dan menyalurkan dana-dananya dari masyarakat kemudian dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman uang. Memang dalam rangka kehidupan perbankan, baik itu nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana adalah sama pentingnya. Karena dari kedua sisi nasabah inilah bank dapat menjalankan roda usahanya. Dari nasabah penyimpan dana bank akan mendapatkan modal usaha, yang kemudian dari nasabah penerima dana itulah dana tersebut disalurkan dengan memperoleh keuntungan berupa bunga.. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Rumusan Masalah Bagaimanakah peranan surat berharga dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Bagaimanakah penempatan dana dalam bentuk surat berharga pada dunia perbankan. Berdasarkan hasil penelitian Bahwa peranan surat berharga pada sebuah bank tidak terlepas dari peran perbankan yang berfungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bahwa pada surat berharga didalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai yang objektif sehingga dapat diperjualbelikan. Hak yang merekat erat dimaksud dapat berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang. Dalam hubungan dengan praktek perbankan pengertian surat berharga di sini dibatasi dengan yang bersifat tagihan utang yang harus dibayarkan oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga tersebut.
- References
-
Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Tentang Surat Berharga, Alumni, Bandung, 1984.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
Djumhana Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM Yogyakarta, 1993.
Fuady Munir, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang undang No. 10 Tahun 1998 Buku 1, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Surat Berharga, Djambatan, Jakarta, 1994.
Iman Prayogo Suryohadibroto, Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 1996.
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1984.
Setijoprodjo Bambang, Perkembangan Surat Berharga Dalam Praktek Dan Pengaturannya, Elips Project, Jakarta, 1994.
Subekti R, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1979. Widjanarko, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Wesel Cek Dan Aksep Di Indonesia, Sumur, Bandung, 1992.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
- Downloads
- Published
- 2026-06-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Atikah Rajwa Khairiyah, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda, Sava Alesya, Muthi’ah Lathifah, Daurada Beryl Soffina Widadi, Reva Asyifaa Fi Khadijah, Suryo Ediyono, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Tio Febriyan, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Maroni Maroni, Dita Trijayanti, OPTIMALISASI KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PASCA-KUHAP 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh Riswan R, M Al Qadry, Lutfiana Ulfa, Irsyad Dahri, DIPLOMASI TRACK TWO LINTAS IMAN: PENGARUH DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MENEKAN SENTIMEN ANTI-ISLAM DI NEGARA-NEGARA BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mario Mulatua Tinambunan, Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI ELECTORAL GOVERNANCE BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Frianita Putri, Kayla Namira Reiza Faris Balfas, Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ratih Anindhita, Istijab, Humiati, Analisis Yuridis Kewajiban Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Fa'iz Subandi, KEDUDUKAN CORPORATE GUARANTEE DENGAN CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT SAAT CHANGE OF CONTROL DALAM GROUP COMPANY: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 K/Pdt/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.