ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH OKNUM TNI DALAM KASUS IMAM MASYKUR
- Authors
-
-
Agita Sri Aloina
Universitas PancasilaAuthor -
Tasya Rahmadiyanti
Universitas PancasilaAuthor -
Alifah Syahidna Zahra
Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- pembunuhan berencana, oknum TNI, peradilan militer, pertanggungjawaban pidana, analisis yuridis
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perkara Imam Masykur berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 02/K/Pid/2023/PM.02. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dilakukan secara bersama-sama (deelneming). Selain itu, proses penegakan hukum dalam peradilan militer memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam hal kewenangan absolut dan penerapan hukum pidana militer. Putusan hakim dinilai telah mempertimbangkan unsur yuridis, fakta persidangan, serta aspek keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan aparat militer.
- References
-
Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Nugroho, A. (2019). "Medeplegen dalam Hukum Pidana Indonesia". Yustisia Jurnal Hukum, 8(3), 400-420.
Pratiwi, N. (2022). "Analisis Yuridis Abuse of Power Aparat Penegak Hukum". Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 78-95.
R. Soesilo. (2017). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Komentarnya. Bogor: Politeia.
Suryadi, E. (2021). "Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pasal 340 KUHP)". Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 245-260.
Wirjono Prodjodikoro. (1991). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Jurnal Multidisciplinary Perspectives in Science and Technology (MPST). (2025). Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Pembunuhan oleh Oknum TNI terhadap Imam Masykur. Vol. 1 No. 4, hlm. 7–24.
Fitri, dkk. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Oknum Aparat Militer. Journal MPST, Vol. 1 No. 4.
BBC News Indonesia. (2023, 15 November). "Tiga prajurit TNI AD divonis seumur hidup karena culik dan bunuh warga Aceh".
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxrg2v2e2po
Detik.com. (2023, 10 Oktober). "Kronologi Oknum TNI Culik Imam Masykur, Peras Keluarga Rp 30 Juta".
https://news.detik.com/berita/d-699xxxx
Kompas.com. (2023, 14 November). "3 Prajurit TNI Divonis Seumur Hidup Bunuh Imam Masykur".
https://nasional.kompas.com/read/2023/11/14/.
Komnas HAM RI. (2023). Laporan Tahunan Pelanggaran HAM oleh Aparat. Jakarta: Komnas HAM.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (2024).
Putusan Pengadilan: Putusan Pengadilan Militer II-08/WALGALL II-08 Jakarta Nomor 02/K/Pid/2023/PM.02 tentang Perkara Imam Masykur.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Calista Azarine Larissa, RESTORASI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI NOTARIS PASCA PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fadli Aufa Setiawan, Mekanisme Pelaksanaan Short Selling dan Risiko Manipulasi Pasar dalam Hukum Pasar Modal Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Akhyal, Dhini Adhilni, Ridwan, Lutfi, Hikmatullah S.HI.,M.Sy, ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andi Siti Raisya Batari Mughni, Irsyad Dhahri Somad, Diplomasi Perdamaian Indonesia dalam Board of Peace: Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Identitas Keagamaan, dan Dilema Keterlibatan dalam Arsitektur Perdamaian Gaza (2025–2026) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irni Kurniawati Hi Sulaiman, Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Teoretis dan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Desa Luhu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizal Abdul Munir, Asep Thobibudin Qolyubi, Danu Suryani, ANALISIS PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayladiva Hasan, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.