TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN

Authors

  • M.Faisal Rahendra Lubis

    Universitas Islam Sumatera Utara
    Author

  • Habib Almunawar Lubis

    Universitas Islam Sumatera Utara
    Author

  • Fikri Khaikal

    Universitas Islam Sumatera Utara
    Author

  • Raihan Ramadhana

    Universitas Islam Sumatera Utara
    Author

  • Rajib Putra Hermawan

    Universitas Islam Sumatera Utara
    Author
DOI:
https://doi.org/10.2238/dweggj29
Keywords:
Pencemaran Udara, Kawasan Perkotaan, Tinjauan Hukum, Sinkronisasi Regulasi, Sanksi Administratif
Abstract
Kawasan perkotaan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar berupa penurunan kualitas udara yang berdampak langsung pada hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum yang mendalam terhadap kerangka regulasi pengendalian pencemaran udara di wilayah perkotaan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yuridis maupun administratif dalam proses implementasi kebijakan dan standarisasi monitoring kualitas udara. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur, yang mencakup analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya fenomena fragmented-legality dalam tata kelola udara perkotaan. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 telah menyediakan basis normatif yang cukup komprehensif sebagai aturan pelaksana sektor lingkungan hidup pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, namun di tingkat tapak masih terjadi disharmoni vertikal dan horisontal. Hal ini terlihat dari ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dengan peraturan daerah serta adanya ego sektoral antara instansi lingkungan hidup, transportasi, dan penataan ruang. Selain itu, ditemukan disparitas yang signifikan dalam ketersediaan infrastruktur monitoring kualitas udara di berbagai kota besar di Indonesia, yang dipicu oleh ketiadaan mandat anggaran yang bersifat absolut bagi pemerintah daerah. Lemahnya transparansi data dan pergeseran paradigma sanksi menuju administratif juga dinilai belum efektif memberikan efek jera bagi pelanggar emisi karena minimnya pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengendalian pencemaran udara memerlukan transformasi hukum yang mengintegrasikan data pemantauan real-time ke dalam instrumen kebijakan yang memaksa. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya standarisasi monitoring nasional yang ketat, kewajiban alokasi anggaran infrastruktur lingkungan di APBD, serta integrasi hasil uji emisi ke dalam sistem administrasi kendaraan bermotor guna memperkuat aspek preventif dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.
References

Carolin, V., & Kurniati, E. (2025). TANTANGAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TERHADAP URBANISASI, LINGKUNGAN, KEMACETAN DI JAKARTA: ANALISIS PERMASALAHAN DAN SOLUSI. JURNAL ILMU EKONOMI (JIE), 4(1), 252–273.

Dzaki, A., Amanullah, D., Maulana, M. S., & Maulana, I. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(6), 212–221.

Fadli, M., Yumni, A., Afriza, A., Marto, P., & Sukma, W. M. (2025). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025) Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas) https://jhlg.rewangrencang.com/. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(12), 1–16.

Hasan, K. (2024). Kualitas udara Indonesia: Memburuk pada tahun 2023 tanpa intervensi efektif dan terpicu El Niño. Bagaimana pada tahun 2024?

Iskandar, J. H., Riyanto, S., & Lubis, E. (2026). ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH ATAS PENCEMARAN SUNGAI CILIWUNG DI JAKARTA AKIBAT SAMPAH LIMBAH INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG

PENGOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Hukum Jurisdictie, 8(1), 73–96.

Ismail, R. S., & Thaba, A. (2024). HUKUM DAN ETIKA LINGKUNGAN. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

Lambonan, J. M., Lambonan, M., & Tawas, F. (2024). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DAN MENGAKIBATKAN POLUSI UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009. Jurnal Fakultas

Hukum Lex Crimen, 12(5), 1–12.

Makarim, M. H. (2023). Pasca Putusan Pencemaran Udara di Jakarta : Dialektika Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 9(April), 425–455.

Maria, V., Damayanti, T., & Sima, S. (2025). GAMBARAN KUALITAS UDARA AMBIEN PADA TEMPAT PENGASAPAN IKAN DI DUSUN MAMOKENG KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH. Jurnal

Higiene Sanitas, 1(1), 32–40.

Maula, G. M. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, 1(2), 145–159.

Mayangsari, M., Nastiti, A., Marselina, M., & Astriani, N. (2024). Assessing compliance with environmental regulations : a case study of fines imposed on companies in the Citarum River Basin , Indonesia. E3S Web of Conferences, 03002(2024), 1–10.

Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. . (2021). Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Muhaimin, M. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram University Press. Mustomi, O., & Sutrisno, E. (2025). BUKU REFERENSI HUKUM PEMERINTAHAN

DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DAN PENATAAN

RUANG. PT Media Penerbit Indonesia.

Musyary, M. D., & Buchori, I. (2024). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dalam Mengurangi Pencemaran Udara di Kawasan Metropolitan Surakarta untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals ( SDGs ). Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan, 8(2), 137–149.

Peraturan Pemerintah No. 22 (2021).

Rafif, M., & Adlhiyati, Z. (2023). Volume 11 Issue 4, 2023 E-ISSN: 2355-0406 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License TINJAUAN PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BERDASARKAN TEORI HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN. Verstek., 11(4), 685–695.

Rusmini, R. (2022). IMPLEMENTASI STUFENBAU THEORIE HANS KELSEN DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA. Jurnal Tripantang

Jurnal Tripantang, 11(1), 23–31.

Saputra, H. Y., Syah, N., Dewata, I., Razak, A., Diliarosta, S., Azhar, A., & Syafrijon, S. (2024). Urbanisasi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Lingkungan : Literatur Review. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(12), 920–926.

Satmiadji, E., Priyanta, M., Anasya, C. S., Zulkaranain, Z., Mariane, I., Wibisana, A. G., Syaharani, S., Purwendah, E. K., Rugebregt, R. V., Rahmat, R., Siombo, M. R., Naiborhu, N. S. R., Hermawan, S., & Wardana, A. (2022). CITIZEN LAWSUIT DI INDONESIA : Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).

Sembiring, R., Rahman, Y., Napitupulu, E., Quina, M., & Fajrini, R. (2014). A N O T A S I UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Edisi Pertama). Indonesian Center

for Environmental Law (ICEL).

Shinta, T. D. (2023). IMPLEMENTASI GREEN BUDGETING PADA PEMERINTAH

DAERAH KOTA. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntans, 12(8), 1–17.

Suhaedi, E., & Sodikin, S. (2024). DASAR HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA YANG BERASAL DARI KENDARAAN BERMOTOR. Bina Hukum Lingkungan, 5(2), 214–234.

Suyanto, S. (2022). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. UNIGRES PRESS.

Syaharani, Z. P. (2025). Media Hukum Indonesia (MHI) Sinkronisasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Kebijakan Green Building : Studi Perbandingan Jakarta dan Surabaya. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4), 554–563.

Wijayanti, A. S., Nurlita, R., Lorensa, L., Windasari, K., Rasita, I., Dewi, A. S., Lailani,

D. P., Mardiya, D. A., Rama, A., Mentari, A., & Sadewo, P. A. (2026). Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi Kebijakan Sektoral : Analisis Tumpang Tindih Kewenangan dan Upaya Harmonisasi Regulasi Pasca-Desentralisasi. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 4(1), 56–65.

Yudono, H., Hadi, S., Basuki, T. M., Savitri, E., Supangat, A. B., Putra, P. B., Wahyuningrum, N., Adi, R. N., Setiawan, O., Nandini, R., Cahyono, S. A., Auliyani, D., Maftukhakh, F., Nada, H., Pratiwi, D., & Hasani, M. (2025). Environmental and Sustainability Indicators Advancing air quality monitoring systems towards sustainable green development : Insight for metropolitan cities in Indonesia. Environmental and Sustainability Indicators, 26(December 2024), 100649. https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100649

Cover Image
Downloads
Published
2026-06-23
Issue
Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Section
Articles

How to Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 14(12). https://doi.org/10.2238/dweggj29

Similar Articles

181-190 of 333

You may also start an advanced similarity search for this article.